SURABAYA - Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, menyoroti kenaikan harga Pertamax yang sebelumnya berada di kisaran Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.
Menurutnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut bukan faktor utama yang memicu gejolak ekonomi maupun kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Banyak Warga Keluhkan Tekanan Air Rendah, Komisi B DPRD Panggil PAM Surya Sembada
Baktiono menjelaskan bahwa Pertamax merupakan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, berbeda dengan Pertalite dan Biosolar yang masih mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Meski demikian, seiring perkembangan teknologi kendaraan, banyak masyarakat memilih menggunakan Pertamax karena memiliki angka Research Octane Number (RON) yang lebih tinggi.
"Iya. Memang Pertamax itu bukan salah satu BBM yang subsidi. Yang subsidi itu diesel biosolar terus bensin Pertalite. Tapi perkembangan zaman warga ini senang pakai Pertamax. Karena RON-nya, rasio oktan number-nya itu lebih tinggi. Sehingga di kendaraan tadi Prosesnya lebih cepat. Jadi lebih bersih," ujarnya, Jum'at (12/6)
Baca Juga: Enny Minarsih Soroti DTSEN dan Sulitnya Akses Warga terhadap Program Pemerintah
Ia menilai kenaikan harga Pertamax tidak serta-merta berdampak langsung terhadap sektor transportasi umum maupun distribusi barang. Pasalnya, tidak seluruh kendaraan operasional maupun angkutan menggunakan BBM nonsubsidi tersebut.
"Apakah seluruh mobil, angkutan tadi pakai Pertamax. Kan tidak. Yang pakai yang non subsidi itu kendaraan plat merah, dan kendaraan yang disetujui oleh Pertamina dengan sistem barcode. Jadi tidak terdampak," katanya.
Selain menyoroti persoalan harga BBM, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan data yang dimiliki berbagai lembaga negara, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta data pajak kendaraan bermotor.
Baca Juga: Buleks: Diskon Pemasangan PAM Hingga 70 Persen Jadi Solusi Akses Air Bersih Warga
Menurut Baktiono, data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan riil masyarakat terhadap BBM secara lebih akurat, tanpa harus membebani masyarakat kecil melalui prosedur yang dinilai rumit.
“Kalau tidak bisa menghitung dari pemerintah pusat sampai ke sini, ya jangan memimpin negara ini. Lebih baik pemimpinnya diganti daripada harga BBM-nya yang diganti sehingga ada kepastian,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
