SURABAYA - Aparatur kecamatan dan kelurahan di Surabaya diminta untuk mengawal ketat jalannya Sensus Ekonomi 2026.
Langkah ini krusial demi menghasilkan basis data yang valid, yang nantinya menjadi acuan utama dalam menyusun program pembangunan dan anggaran kota.
Baca Juga: Anas Karno Bantu Alat Timbang Badan untuk Posga RW 03 Penjaringansari Surabaya
Pentingnya keakuratan data ini ditekankan oleh Sekretaris Komisi A sekaligus Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya, Anas Karno.
Ia memperingatkan bahwa kesalahan data di lapangan bisa berdampak fatal pada efektivitas program pemerintah.
"Jika data yang dihasilkan tidak akurat, intervensi pemerintah seperti bantuan sosial, stimulus ekonomi, dan program penguatan UMKM berisiko salah sasaran," ungkap Anas, Jum'at (19/6).
Baca Juga: Peduli Marbot Masjid, Legislator PDIP Bagikan MBG di Malam Takbiran
Sensus yang digelar oleh BPS ini membidik sekitar 415 ribu sektor usaha non-pertanian di Kota Pahlawan, di mana mayoritas merupakan pelaku UMKM.
Anas menyebut data yang tepat akan mempermudah pemerintah dalam memetakan kebutuhan konkret pedagang. Mulai dari pembenahan Sentra Wisata Kuliner (SWK), pelatihan digital, pengurusan NIB, hingga kucuran modal usaha.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengimbau pelaku usaha untuk tidak takut memberikan informasi. Sesuai UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, kerahasiaan data warga dijamin penuh dan tidak akan disalahgunakan untuk urusan pajak atau pencabutan bansos.
Baca Juga: PAW DPRD Surabaya, Anas Karno Siap Ditugaskan di Komisi Mana Pun
Pada kesempatan berbeda, Kepala BPS Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, memaparkan target sensus tahun ini mencakup 1.402 korporasi besar (omzet di atas Rp50 miliar), 13.000 bisnis skala menengah, serta sekitar 490.000 UMKM.
"Hingga saat ini, petugas di lapangan telah berhasil mendata sekitar 800 perusahaan besar dan 8.000 usaha mikro," tuturnya.
Editor : Redaksi
