SURABAYA – Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surabaya, Muhaimin, menyatakan dukungannya terhadap wacana penambahan daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu mendatang.
Namun, ia menegaskan bahwa rencana pemekaran dapil tetap harus melalui kajian yang matang agar tidak menimbulkan ketimpangan politik.
Baca Juga: Muhaimin Ajak Warga Surabaya Perbanyak Ibadah dan Sedekah di Tahun Baru Islam 1448 H
Menurutnya, penambahan dapil maupun jumlah kursi legislatif harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan perkembangan jumlah penduduk Kota Surabaya yang kini telah mencapai lebih dari tiga juta jiwa.
"Jika memang sesuai aturan dan jumlah penduduk Kota Surabaya sudah memenuhi syarat untuk penambahan kursi dewan maupun dapil, maka harus direalisasikan. PPP pada prinsipnya mendukung," ujarnya, pada Minggu (21/6).
Meski demikian, Muhaimin menilai pemekaran dapil tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Ia meminta adanya kajian mendalam agar kebijakan tersebut tidak menguntungkan atau merugikan partai politik tertentu secara signifikan.
"Perlu ada kajian yang mendalam sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan secara berlebihan maupun dirugikan secara signifikan. Yang terpenting adalah menjaga situasi tetap kondusif," katanya.
Baca Juga: Muhaimin Nahkodai PPP Surabaya, Bidik Tambah Kursi 2029
Ia menegaskan bahwa semangat yang harus dibangun dalam proses tersebut adalah kebersamaan, bukan persaingan yang berlebihan antarpartai politik.
"Jangan sampai ada kesan menang-menangan atau kuasa-kuasaan. Yang kami harapkan adalah kebersamaan dan sinergi yang kuat demi kepentingan masyarakat," tambahnya.
Muhaimin juga menyatakan bahwa PPP siap menghadapi Pemilu mendatang apabila kebijakan penambahan kursi maupun pemekaran dapil diberlakukan secara nasional.
Baca Juga: Muhaimin Optimistis PPP Bangkit Lewat Muktamar ke-10
Menurutnya, Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia layak menjadi salah satu acuan dalam pengambilan kebijakan kepemiluan.
"Pada intinya PPP siap menghadapi Pemilu yang akan datang. Jika aturan itu diberlakukan secara nasional, kami mendukung. Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentu harus menjadi salah satu referensi dalam pengambilan keputusan terkait kontestasi pemilu," pungkasnya.
Editor : Redaksi
