SURABAYA - DPRD Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar rapat paripurna, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Bahtiar Rifai beserta Anggota DPRD Surabaya dan dihadiri Asisten I Pemerintah Kota Surabaya Ahmad Zaini, bersama sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkot Surabaya.
Baca Juga: Soroti Penjualan Miras Tanpa Izin, Baktiono Dorong Pemkot Surabaya Perkuat Sosialisasi
Dalam rapat tersebut pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada tujuh fraksi di DPRD Surabaya untuk menyampaikan pandangannya terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dari tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan, salah satu fraksi menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari sektor pendidikan, kemiskinan, hingga perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru bicara Fraksi Demokrat, PPP, dan NasDem, Imam Syafii, menyoroti bantuan pendidikan bagi mahasiswa. Ia menyebut, dari target perencanaan sebanyak 24.000 mahasiswa, bantuan tersebut diperkirakan hanya terserap kepada sekitar 7.600 mahasiswa hingga akhir tahun 2026.
Akibatnya, anggaran yang telah disiapkan dalam APBD murni sebesar Rp191 miliar tidak terserap sekitar Rp114 miliar.
"Ini menunjukkan lemahnya perencanaan kebijakan program tersebut. Kami mengusulkan kelebihan anggaran sebesar 114 miliar rupiah itu dialokasikan untuk program lainnya yang tetap menunjang fungsi pendidikan," ujarnya, pada Jumaat (28/8).
Selain sektor pendidikan, legislator dari Partai NasDem tersebut juga menyoroti persoalan kemiskinan, khususnya terkait pembagian kelompok data masyarakat berdasarkan desil. Menurutnya, banyak masyarakat yang mengeluhkan pengelompokan tersebut.
Ia menjelaskan, masyarakat yang masuk dalam desil satu merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan semakin mendekati desil 10 menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi.
Baca Juga: KBLI 2020 Beralih ke KBLI 2025, Komisi B Minta Sosialisasi Digencarkan
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah mencari solusi terkait penggunaan desil sebagai dasar pengelompokan warga miskin.
"Saat ini jumlah warga yang masuk desil satu sebanyak 32.721 kepala keluarga atau 126.000 jiwa," paparnya.
Sebelumnya, berdasarkan pemaparan Wali Kota Surabaya, angka kemiskinan di Kota Surabaya pada 2025 mengalami penurunan menjadi 3,56 persen dan ditargetkan kembali turun menjadi 3,48 persen atau setara dengan sekitar 102.000 jiwa pada 2026.
"Namun melihat jumlah warga yang berada di desil saat ini yang jumlahnya tadi 126.000 tentu harus disikapi dengan arif," ucap dia.
Untuk itu, Imam mengingatkan pemerintah agar tidak semata-mata terpaku pada angka kemiskinan, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat yang terjadi di lapangan.
Baca Juga: 43,2 Juta Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan, Yona Minta Pengawasan Diperketat
"Jangan menentukan kriteria miskin dengan tujuan hanya semata-mata mengejar target supaya angka kemiskinan turun dari tahun sebelumnya," ungkapnya.
Sementara itu, terkait perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran belanja mengalami kenaikan dari semula Rp12,7 triliun menjadi Rp12,9 triliun. Salah satunya melalui skema pembiayaan alternatif berupa pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp1,4 triliun.
Imam menyebut, pada tahun sebelumnya Pemkot Surabaya juga telah mencairkan pinjaman dari Bank Jatim sebesar Rp220 miliar.
"Fraksi kami menyetujui skema pembiayaan alternatif tersebut dengan syarat hanya untuk program-program yang urgent dan berdampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga Surabaya," pungkasnya.
Editor : Redaksi
