SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana melaksanakan proses lelang jabatan untuk berbagai posisi strategis, mulai dari Kepala Dinas, Kepala Seksi (Kasi) di tingkat Kecamatan, hingga staf administrasi. Proses seleksi ini dijadwalkan berlangsung pada bulan Februari 2025.
Dalam proses lelang jabatan tersebut, para kandidat diwajibkan menyusun dan mempresentasikan proposal visi dan misi sebagai bagian dari rencana program kerja mereka. Langkah ini bertujuan untuk mendorong peningkatan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan Kota Surabaya.
Baca juga: Fathoni Tegaskan Dana Zakat Tidak Relevan untuk Program Makan Bergizi Gratis
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyampaikan bahwa langkah yang diambil oleh Pemkot Surabaya merupakan inisiatif yang sangat positif. Menurutnya, proses lelang jabatan ini dapat memberikan kesempatan yang adil bagi semua pejabat untuk bersaing secara sehat dalam memperebutkan posisi strategis di pemerintahan.
“Proses ini akan memberikan peluang yang sama bagi para pejabat untuk mempresentasikan gagasan-gagasan mereka terkait pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing,” ujar Legislator Golkar, pada Selasa (28/1/2025).
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa setelah proses lelang jabatan selesai, Pemkot akan menggelar Diklat Kebangsaan secara bergantian. Format kegiatan ini dirancang menyerupai program serupa yang sukses dilaksanakan pada tahun 2023.
Baca juga: Arif Fathoni: Dana Zakat Tidak Tepat untuk Program Makan Bergizi Gratis
Dalam Diklat tersebut, para peserta diwajibkan menjalani pelatihan mandiri, termasuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti memasak dan mencuci pakaian tanpa bantuan pihak lain. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab kepada para peserta sebagai bekal untuk melaksanakan tugas mereka di pemerintahan.
“Kami sedang berdiskusi dengan Akademi Angkatan Laut (AAL). Saya ingin pelaksanaannya seperti sebelumnya, di mana pada 2023 kami pernah melaksanakan Diklat serupa untuk para Kepala PD,” ujar Eri.
Baca juga: Pemkot Surabaya Ajukan Pinjaman Rp 5,6 Triliun ke PT SMI, Ini Respons Arif Fathoni
Lebih lanjut, Eri memastikan bahwa pelantikan pejabat baru hasil lelang jabatan akan dilakukan sekitar pertengahan Februari 2025. Setelah pelantikan, Diklat Kebangsaan segera digelar untuk memastikan para pejabat memiliki pemahaman yang mendalam dan semangat nasionalisme yang kuat.
“Jadi pelaksanaan Diklat Kebangsaan akan dilakukan setelah pelantikan Kepala PD yang baru. Rencananya, pelantikan tersebut akan digelar pada pertengahan Februari 2025,” pungkasnya.
Editor : Redaksi