SURABAYA – Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menggelar Diskusi Santai Bareng Awak Media. Acara ini menjadi ruang dialog membahas kesiapan menyongsong bonus demografi, dengan melibatkan 40 jurnalis dari Pokja PIJAR dan Pokja Ngopi Bareng Bangga Kencana.
Mengangkat tema “Analisis Tenaga Kerja Menyongsong Bonus Demografi”, diskusi berlangsung santai namun sarat makna. Hadir sebagai narasumber: Ketua IPADI Jatim Syafi’i, Ketua Tim Kerja Humas dan Informasi Publik BKKBN Jatim Taufik Daryanto, serta Sekretaris Perwakilan BKKBN Jatim Ghana Renaldi Pasca Surya,
Baca juga: Pembangunan Berbasis Kependudukan Dimatangkan, BKKBN Tegaskan Evaluasi Kepala Daerah yang Gagal
Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Maria Ernawati, menegaskan saat ini pengendalian pertumbuhan penduduk di Jawa Timur telah mencapai target.
“Kalau kita bicara pengendalian penduduk, itu sudah selesai. TFR (Total Fertility Rate) kita di Jawa Timur sudah di angka 1,97. Artinya, rata-rata perempuan hanya melahirkan dua anak. Itu sudah cukup,” kata Maria, Sabtu (21/6).
Ia menekankan, tantangan ke depan justru terletak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama generasi usia produktif. Bonus demografi, kata Maria, bukan hadiah otomatis—melainkan peluang yang hanya akan berdampak positif jika dikelola dengan tepat.
Baca juga: TAMASYA Resmi Diluncurkan: Solusi Pengasuhan Anak bagi Orang Tua Bekerja
“Namanya bonus, tidak selalu jadi hal positif kalau tidak dipersiapkan. Bisa-bisa justru menjadi beban pembangunan kalau kita abai,” tegasnya.
Maria juga mengajak media untuk berperan aktif mengedukasi publik tentang pentingnya pembangunan keluarga dan kesiapan SDM sejak dini dalam menghadapi Indonesia Emas 2045.
“Harapan saya, dari diskusi ini teman-teman media bisa mengangkat sisi positif bonus demografi dan pentingnya kesiapan keluarga melalui berbagai platform cetak, elektronik, digital, radio, atau TV,” tambahnya.
Baca juga: Tiga Penghargaan untuk Jawa Timur dari BKKBN
Di akhir paparannya, Maria menyinggung soal transformasi kelembagaan BKKBN yang kini menjadi bagian dari kementerian. Menurutnya, perubahan ini memperluas tanggung jawab BKKBN, khususnya dalam dua hal utama: kependudukan dan pembangunan keluarga.
“Kalau saya ibaratkan, rumah kita sekarang lebih besar. Maka tugas kita juga lebih besar,” tutupnya.
Editor : Redaksi