BONDOWOSO — Pemerintah Kabupaten Bondowoso melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tujuh pejabat administrator di lingkungan Pemkab, Kamis (3/7/2025). Acara digelar di Pendopo Raden Bagus Asra dan dipimpin langsung oleh Bupati Abdul Hamid Wahid.
Pelantikan ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta menjawab kebutuhan strategis pembangunan daerah.
Baca juga: Pemkab Bondowoso Bahas Efisiensi Anggaran dalam Rapat Persiapan P-APBD 2025
Tujuh pejabat yang dilantik antara lain:
Sofiah Adi Kurniawati, dari Kabid PSP Dinas Pertanian menjadi Kabag Umum.
Suhari Ali Candra, dari Kabag Prokopim kini menjabat Kabag Perencanaan dan Keuangan.
Raden Saudia Yourdan Islami Taufik, sebelumnya Camat Curahdami, kini Kabag Protokol dan Komunikasi.
Muhammad Raehan Muktibillah, dari Sekcam Tlogosari menjadi Kabag Kesejahteraan Rakyat.
Novim Dwi Handoyo, dari Kabid Bina Marga Dinas PUPR dipindah menjadi Sekcam Tlogosari.
Baca juga: Bupati Hamid Dorong Penguatan Program Pencegahan Perkawinan Anak di Bondowoso
Roro Defi Susana Sari, dari Kabag Umum berpindah tugas ke Kabag Organisasi.
Sidik Waluyo, resmi dilantik sebagai Camat Tapen.
Dalam sambutannya, Bupati Abdul Hamid Wahid menekankan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari langkah pembaruan birokrasi dan upaya percepatan pelayanan.
“Saya ingin seluruh proses ini telah melalui mekanisme yang objektif dan transparan, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kepada para pejabat yang dilantik, saya ucapkan selamat dan semoga amanah,” ujar Bupati.
Baca juga: Bondowoso Kebagian 9.500 Hektare, Bupati Ajak Masyarakat Aktif Kelola Hutan
Ia juga menegaskan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi lebih pada keteladanan, empati, dan kemampuan menghadirkan solusi.
“Segera sesuaikan diri dengan tugas baru. Kembangkan pendekatan kerja yang solutif dan kolaboratif. Bangun komunikasi terbuka dan budaya kerja yang profesional serta produktif,” sambungnya.
Hamid turut mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi penyalahgunaan wewenang.
“Jadilah motor perubahan. Hadir dengan solusi, bekerja dengan empati dan menjawab kebutuhan masyarakat dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi hasil,” pungkasnya.
Editor : Redaksi