SURABAYA – Fenomena menurunnya jumlah siswa di sekolah dasar negeri di berbagai kota/kabupaten Jawa Timur terus menjadi sorotan. Kondisi ini memperkuat fakta sekolah negeri semakin terpinggirkan di tengah persaingan dengan sekolah berbasis program unggulan.
Atas situasi tersebut, berbagai pihak mengusulkan kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan.
Baca juga: LSM SINAR Soroti Aksi Demonstrasi LSM Jawara, Dituding Sarat Kepentingan Politik PAW
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawa, menilai regrouping sekolah terjadi akibat minimnya jumlah guru atau rendahnya angka pendaftaran siswa baru.
Menurutnya, hal ini bisa dicegah melalui langkah-langkah konkret seperti perbaikan dan penambahan fasilitas sekolah serta peningkatan kualitas guru.
"Perbaikan dan penambahan fasilitas sudah seharusnya dilakukan secara berkesinambungan. Upgrade kualitas guru juga penting, karena dunia sudah berubah, kebiasaan serta teknologi juga semakin maju. Guru sebagai pendidik harus mampu mengikuti perkembangan tersebut,” ujarnya.
Baca juga: Minim Guru Inklusi, Imam Makruf: Pemerintah Wajib Cerdaskan Anak Berkebutuhan Khusus
Lebih lanjut, Jairi juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kesejahteraan guru melalui perbaikan gaji.
“Jangan sampai kita terlalu fokus pada Sekolah Rakyat, lalu lupa mencari solusi untuk sekolah umum lainnya,” katanya.
Baca juga: Minim Guru Inklusi, Imam Makruf: Pemerintah Wajib Cerdaskan Anak Berkebutuhan Khusus
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat dan terukur agar sekolah negeri tetap menjadi pilihan masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau.
"Sekolah negeri jangan hanya jadi formalitas, ini penting demi keberlanjutan pendidikan dasar yang merata dan berkeadilan," tutupnya.
Editor : Redaksi