SURABAYA - Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Azhar Kahfi, mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan kematian anggota keluarganya karena khawatir kehilangan bantuan sosial (bansos).
Menurutnya, pelaporan kematian tidak akan otomatis menghapus hak penerima bansos, sebab bantuan tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris yang sah.
Baca juga: Moroseneng Masih Jadi Sarang Prostitusi, Cak YeBe : Pemkot Jangan Hanya Lip Service!
“Sesuai aturan Kementerian Sosial, bantuan dapat dialihkan atau diturunkan kepada ahli waris yang sah seperti istri, anak, atau anggota keluarga lain yang memenuhi syarat,” ujar Kahfi, Rabu (8/10).
Politisi asal Partai Gerindra ini menegaskan, akurasi data kependudukan merupakan fondasi penting agar bansos tersalurkan tepat sasaran. Jika data penduduk yang sudah meninggal belum diperbarui, lanjutnya, maka bansos bisa salah disalurkan dan berpotensi menimbulkan penyimpangan.
“Karena itu, penting bagi masyarakat menjaga akurasi data. Jika data penduduk yang meninggal tidak dihapus, bansos bisa salah sasaran,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Kahfi menilai, masih banyak warga yang belum memahami bahwa pelaporan kematian tidak akan menghilangkan hak keluarga terhadap bansos. Ia menilai perlu adanya edukasi masif agar kesalahpahaman ini tidak terus terjadi.
Baca juga: Pembahasan Raperda Hunian Layak Surabaya Capai 70 Persen, Pansus Tunggu Sinkronisasi Data
“Masyarakat perlu diberikan edukasi bahwa melaporkan kematian justru membantu memperbaiki data, bukan menghapus hak atas bansos,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa saat ini Pemkot Surabaya telah memiliki sistem digital Klampid New Generation (KNG) yang memudahkan warga dalam mengurus administrasi kependudukan, termasuk pembuatan akta kematian.
“Jadi jangan khawatir, bansos tetap bisa dilanjutkan kepada ahli waris. Prosesnya pun mudah karena bisa dilakukan secara online melalui aplikasi KNG,” jelasnya.
Baca juga: PT SAS Klaim Lengkapi Izin, DPRD Surabaya Tetap Minta Penghentian Pembangunan
Kahfi berharap masyarakat aktif memperbarui data kependudukan agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.
“Kepedulian warga terhadap administrasi kependudukan adalah langkah kecil yang memberikan dampak besar bagi efektivitas kebijakan sosial di Kota Surabaya,” pungkasnya.
Editor : Redaksi