SURABAYA — Pemerintah Kota Surabaya terus menancapkan komitmennya menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berintegritas. Melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Pemkot resmi menggelar program Edukasi e-Purchasing Mini Kompetisi e-Catalog Versi 6 (INAPROC), Selasa (11/11), di Kantor BPBJAP Surabaya.
Kegiatan bertajuk “Edukasi Metode e-Purchasing Pengadaan Barang/Jasa Pemkot Surabaya melalui Sistem e-Catalog (INAPROC)” ini bukan hanya pelatihan teknis, tapi juga bagian dari transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) yang lebih akuntabel dan adaptif terhadap kemajuan digital.
Baca juga: Normalisasi Sungai Kalianak Tuai Penolakan, 1.600 Jiwa Terdampak
Kepala UKPBJ Kota Surabaya, Aly Murtadlo, menegaskan, program ini menjadi ruang belajar sekaligus sarana membentuk karakter ASN yang berorientasi hasil dan menjunjung nilai-nilai good governance.
“Pengadaan barang dan jasa kini menuntut kecepatan, transparansi, dan hasil yang terukur. Melalui Edukasi e-Purchasing ini, kami ingin memastikan setiap ASN memahami filosofi tata kelola yang baik dan mampu menerapkannya dalam setiap proses pengadaan,” ujar Aly.
Aly menjelaskan, Mini Kompetisi e-Catalog Versi 6 dirancang untuk mendorong efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan kualitas hasil pengadaan.
Baca juga: Warga Tambak Asri "Melawan" Normalisasi Jilid 2: Jangan Tandai Rumah Kami Tanpa Dasar Hukum!
Menurutnya melalui mekanisme kompetisi terbuka, penyedia dipacu menawarkan harga terbaik dengan tetap menjaga mutu.
“Program ini mendorong penyedia berkompetisi secara sehat agar harga yang diperoleh pemerintah benar-benar efisien. Hasilnya, anggaran bisa lebih optimal untuk kepentingan publik,” tegasnya.
Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari Procedere Group dan sistem nasional seperti LPSE, SiRUP, hingga INAPROC. Sejumlah penyedia lokal ikut serta, antara lain CV Poernama Baru Indonesia, CV Trio F Modern, CV Aditya Persada, dan CV Hita Mahadana.
Baca juga: Ratusan Rumah di RT 09 RW 06 Terancam Ditandai, Warga Minta Penundaan Normalisasi
Aly menambahkan, Surabaya tengah bergerak menuju smart governance, di mana proses pengadaan menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi.
“Kami ingin seluruh ASN dan penyedia lokal bisa beradaptasi dengan sistem digital yang akuntabel. Karena hanya dengan tata kelola yang terbuka, kita bisa wujudkan pemerintahan yang dipercaya rakyat,” pungkasnya.
Editor : Redaksi