"Masalah lingkungan yang paling utama bukanlah hilangnya keanekaragaman hayati atau perubahan iklim. Masalah utamanya adalah keegoisan, keserakahan, dan sikap apatis kita," Gus Speth (Ilmuwan Lingkungan)
Ilusi Keberlanjutan
Baca juga: Opini Publik: Nalar Nurani, dan Ketahanan Bangsa
Kiranya kita sedang terjebak dalam apa yang dapat disebut sebagai "narsisme ekologis"—sebuah kondisi psikologis kolektif yang erat kaitannya dengan fenomena Moral Licensing. Ini adalah jebakan mental di mana kita merasa telah mengumpulkan "kredit kebajikan" yang cukup untuk membenarkan tindakan destruktif lainnya hanya karena kita telah melakukan satu aksi hijau yang terlihat (Mazar & Zhong, 2010). Kita merasa telah berkontribusi pada keselamatan planet hanya dengan menjadi bagian dari komunitas yang merayakan pesan-pesan lingkungan di ruang digital.
Fenomena ini muncul sebagai kompensasi moral atas gaya hidup kita yang tetap boros energi. Kita merasa telah "menebus dosa" lingkungan hanya dengan membeli kaus organik bermerek—sebuah praktik yang oleh para sosiolog disebut sebagai Conspicuous Conservation atau "pamer kelestarian" (Sexton & Sexton, 2014). Di sini, kita terjebak dalam apa yang disebut Arne Naess sebagai Shallow Ecology atau "Ekologi Dangkal" (Naess, 1973), sebuah gerakan yang hanya sibuk melawan pencemaran dan penyusutan sumber daya tanpa berani menggugat struktur gaya hidup dan nilai-nilai fundamental manusia modern.
Ironi ini adalah refleksi wajah peradaban kita yang terjebak dalam Hyperreality menurut Jean Baudrillard—sebuah kondisi di mana citra atau simbol tentang kepedulian lingkungan dianggap lebih nyata dan lebih penting daripada kondisi biofisik bumi itu sendiri (Baudrillard, 1981). Kita adalah masyarakat yang ingin menyembuhkan luka bumi melalui simbol-simbol visual, namun di saat yang sama, kita mengalami "kelumpuhan kehendak" untuk melepaskan kecanduan akan kenyamanan dan kemewahan material yang justru menjadi akar penyebab kerusakan tersebut.
Paradoks Jevons
Secara saintifik, fenomena narsisme ekologis ini sering kali berujung pada apa yang dikenal sebagai Paradoks Jevons. Teori ekonomi ini menyatakan bahwa peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya justru cenderung meningkatkan laju total konsumsi sumber daya tersebut (York & McGee, 2016). Di Indonesia, narsisme ekologis ini mengambil bentuk yang lebih kolosal dalam narasi transisi energi. Kita memuja mobil listrik (EV) sebagai penyelamat iklim, namun sering kali menutup mata terhadap asal-usul baterainya. Indonesia, sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, kini berada di persimpangan jalan.
Baca juga: Adab dan Lingkaran Setan Pemimpin Palsu
Berdasarkan laporan dari Mongabay, Climate Rights International (2024), dan JATAM (2023), pertambangan nikel skala besar telah menyebabkan sedimentasi laut yang merusak ekosistem pesisir serta merampas ruang hidup masyarakat adat. Inilah wajah lain dari narsisme ekologis: kita merayakan udara kota yang bersih karena kendaraan listrik, namun membiarkan hutan yang merupakan "paru-paru bumi" dipangkas demi mengambil mineral di bawahnya.
Kutipan ikonik Mahatma Gandhi bahwa "bumi cukup untuk kebutuhan semua orang tapi tak akan pernah cukup untuk satu orang serakah", juga menjadi hakim yang diam seribu bahasa. Ketimpangan ini bukan sekadar perasaan, melainkan data. Laporan dari Oxfam (2023) mengungkapkan bahwa kelompok 1% terkaya di dunia bertanggung jawab atas emisi karbon yang lebih besar daripada gabungan 66% penduduk termiskin di bumi.
Revolusi Hijau yang Sunyi
Revolusi hijau mungkin tidak akan dimulai di atas panggung megah, melainkan dalam kesunyian. Ia terjadi saat seseorang memutuskan untuk menempuh jalan hidup bersahaja atau frugal living, sebagai upaya untuk menemukan esensi kehidupan di balik kebisingan materialisme. Di Indonesia, semangat ini sejatinya telah lama berakar dalam kearifan lokal masyarakat adat—seperti filosofi Tri Hita Karana di Bali atau prinsip hidup masyarakat Baduy—yang mengambil dari alam secukupnya dan menghormati siklus regenerasi tanpa perlu label "sustainability" dari lembaga global. Hal ini sejalan dengan argumen Sony Keraf (2010) bahwa kearifan tradisional sering kali memiliki logika konservasi yang jauh lebih tangguh daripada kebijakan modern.
Baca juga: Arsitektur Pemimpin Sejati
Barangkali revolusi yang sejati adalah revolusi batin. Sebagaimana ditegaskan oleh Jiddu Krishnamurti (1970), perubahan sosial hanya mungkin terjadi melalui revolusi batin yang radikal. Ia terjadi ketika efisiensi bukan lagi sekadar angka di atas kertas kebijakan atau target korporasi, melainkan menjadi napas dalam keseharian. Ia terjadi ketika kita mulai menyadari bahwa setiap daya listrik yang kita hemat dan setiap keinginan belanja yang berhasil dijinakkan, jauh lebih bermakna ketimbang tepuk tangan di sebuah balai ‘konser hijau’ yang mewah. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap budaya konsumerisme yang oleh Herbert Marcuse (1964) disebut sebagai penciptaan "kebutuhan palsu" yang membelenggu manusia dan merusak alam.
Terobosan nyata (real breakthrough) kini tidak lagi terletak pada kemampuan menciptakan teknologi canggih untuk memanipulasi iklim, melainkan pada kemampuan kita untuk berkata "cukup". Prinsip kecukupan ini merupakan inti dari pemikiran E.F. Schumacher (1973), yang menekankan bahwa ekonomi seharusnya melayani manusia dan alam, bukan sebaliknya. Hidup bersahaja bukanlah sebuah kemunduran, melainkan sebuah pilihan sadar untuk membatasi jejak ego kita di atas bumi yang kian rapuh. Ketika kita mulai meredam ambisi untuk memiliki segalanya, kita sebenarnya sedang mempraktikkan kesadaran demi menjaga keseimbangan ekosistem. Saat kita berhenti menuntut lebih daripada apa yang alam sanggup berikan, saat itulah kita menghargai esensi kehidupan.
*)Oleh: Mochamad Chazienul Ulum
Editor : Redaksi