SURABAYA - Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya terkait persiapan peresmian Rumah Sakit (RS) Surabaya Timur, Senin (16/12).
Rapat tersebut juga dihadiri oleh manajemen RS Surabaya Timur untuk membahas berbagai aspek kesiapan operasional rumah sakit.
Baca Juga: RS Surabaya Timur Siap Dilaunching, Sementara Fokus Operasional IGD dan Rawat Jalan
Dalam pembahasan, sejumlah catatan penting disampaikan DPRD kepada Dinkes dan manajemen RS. Salah satu sorotan utama disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan, terkait pengelolaan instalasi limbah medis.
“Instalasi limbah harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar. Dinkes juga harus fokus memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” tegas Johari.
Johari juga menyoroti kesiapan tenaga kesehatan (nakes), termasuk dokter umum dan spesialis, di rumah sakit tersebut.
Ia mengingatkan agar kebutuhan tenaga medis di RS Surabaya Timur dapat dipenuhi secara mandiri dan tidak terlalu bergantung pada tenaga medis dari rumah sakit lain.
Baca Juga: Terkait Pembangunan RSUD Baru, DPRD Minta Akses Layanan Kesehatan Masyarakat Dipermudah
“Jika mengandalkan bantuan dari RS Soewandhi dan RS BDH, jangan sampai hal itu justru mengganggu pelayanan kesehatan di kedua rumah sakit tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Johari mempertanyakan status akreditasi RS Surabaya Timur. Ia menegaskan pentingnya akreditasi sebagai jaminan mutu pelayanan rumah sakit.
“Apakah rumah sakit ini sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Kesehatan?” tanya Johari.
Baca Juga: Dampak Pembangunan RSUD Surabaya Timur, Warga Sebut Saluran Hilang dan Pagar Banyak yang Rusak
Ia berharap keberadaan RS Surabaya Timur mampu menjadi solusi bagi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di kawasan timur Surabaya.
“RS Surabaya Timur harus bisa secara optimal mengakomodasi kebutuhan layanan kesehatan di wilayah timur Surabaya,” tutup Johari Mustawan.
Editor : Redaksi
