SURABAYA — Juru Fraksi Partai NasDem Khusnul Arif mengatakan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,23 persen merupakan capaian yang menggembirakan.
Begitu disampaikan Khusnul Arif dalam paparannya saat rapat paripurna DPRD Jawa Timur terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (19/8).
Baca Juga: Kebijakan Sepeda untuk ASN di Malang Dinilai Positif, Tapi Perlu Strategi Lebih Besar
Ia menambahkan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran serta meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan keberhasilan pembangunan. Namun, ia juga mengingatkan pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur memperhatikan pemerataan pembangunan antar wilayah di Jatim.
"Kami menilai bahwa disparitas antarwilayah, kerentanan sosial- ekonomi, serta risiko bencana masih perlu mendapat perhatian serius," kata Khusnul.
Fraksi NasDem juga memuji pendapatan daerah dalam P-APBD 2025 yang meningkat Rp28,539 triliun. Sayangnya peningkatan itu masih bergantung transfer pusat dan pungutan pajak.
Oleh sebab itu, ia menekankan Pemprov Jatim mengoptimalkan pemanfaatan aset dari berbagai potensi yang ada di Jatim.
Baca Juga: Dinkes Jatim Siapkan 217 Posko Kesehatan untuk Mudik Lebaran 1447 H
"Tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat serta belum optimalnya pemanfaatan aset daerah menjadi catatan yang harus segera ditindaklanjuti," ujarnya.
Ia membeberkan di sektor belanja daerah, alokasi anggaran yang juga mengalami peningkatan signifikan Rp32,936 triliun, harus diprioritaskan bagi belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial.
"Namun Kami menekankan pentingnya efisiensi belanja rutin serta memastikan bahwa belanja modal diarahkan pada sektor produktif yang memberikan multiplier effect nyata bagi perekonomian masyarakat," lanjutnya.
Baca Juga: 390 Desa Wisata di Malang Berpotensi Hasilkan Rp1,5 Triliun per Tahun
Terkait defisit anggaran Rp4,397 triliun, harus ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Meskipun pemanfaatan SiLPA hanya solusi jangka pendek.
"Oleh karena itu, dibutuhkan strategi fiskal jangka menengah yang lebih terukur agar kesinambungan APBD dapat terjaga," pungkasnya.
Editor : Redaksi
