SURABAYA – Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti pemangkasan anggaran pendidikan sebesar Rp37,9 miliar dalam APBD Perubahan 2025. Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya pada Selasa (19/8), yang sekaligus membahas evaluasi laporan pertanggungjawaban anggaran semester I Tahun Anggaran 2025.
Ketua Komisi D, Akmarawita Kadir, menegaskan pemangkasan anggaran tidak boleh mengganggu program prioritas seperti pembangunan sekolah, rehabilitasi gedung, hingga pemenuhan gaji guru. Meski DPRD mendukung efisiensi anggaran, ia meminta Dispendik tetap fokus pada pelayanan utama di sektor pendidikan.
Baca Juga: 350 Rumah di Tambak Asri Terdampak Normalisasi, DPRD Soroti Minim Sosialisasi
“Kami paham kondisi keuangan, tapi jangan korbankan program yang langsung berdampak pada siswa, guru, dan masyarakat,” tegas legislator asal Partai Golkar ini.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas guru, terutama jenjang PAUD. Tahun ini, Pemkot Surabaya melalui APBD telah menyiapkan 200 kuota beasiswa S1 bagi guru PAUD berusia di bawah 50 tahun.
Sementara pemerintah pusat memberikan dukungan serupa untuk guru PAUD berusia 50–55 tahun melalui kerja sama dengan UNESA.
“Kalau dihitung, satu guru mendapat alokasi sekitar Rp6 juta per semester atau Rp24 juta untuk empat semester masa studi S1. Ini bentuk keseriusan pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pendidikan sejak PAUD,” jelas Akma.
Baca Juga: HAN 2025, DPRD Surabaya Desak Aksi Nyata Lindungi Anak dari Kekerasan
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi D, Michael Leksodimulyo, menyoroti lambatnya realisasi pengadaan perlengkapan sekolah yang baru mencapai 1,73 persen. Ia menantang Dispendik untuk mengejar realisasi hingga 80 persen dalam tiga bulan ke depan.
“Kalau tidak ada percepatan, kita perlu tahu masalahnya ada di mana,” ujarnya.
Michael juga menemukan ketimpangan alokasi dana pengembangan karir guru. Menurutnya, terdapat kekurangan Rp1,5 miliar pada jenjang SD, sementara di PAUD justru terdapat sisa anggaran hingga Rp3,5 miliar.
Baca Juga: Ajeng Wira Wati: MPLS 2025 Harus Ramah Anak dan Bebas Bullying
Menanggapi hal itu, Kepala Dispendik Surabaya, Yusuf Masruh, menjelaskan bahwa kebutuhan tiap jenjang pendidikan memang berbeda. Mayoritas guru SD dan SMP sudah berpendidikan S1, sementara di PAUD masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi tersebut. Karena itu, dana pengembangan karir lebih besar diarahkan untuk guru PAUD.
“Program peningkatan kompetensi juga dijalankan dengan berbagai pola, baik tatap muka, mentoring, maupun berbasis wilayah agar lebih efektif,” terang Yusuf.
Selain itu, Yusuf menyampaikan bahwa pembangunan tiga SMP baru di Tambak Wedi, Waru Gunung, dan Medokan Ayu terus berjalan bertahap. Pembangunan tersebut mengacu pada grand design sekolah yang mencakup ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, hingga fasilitas olahraga dan ibadah.
Editor : Redaksi
