SURABAYA – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar hearing bersama National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kota Surabaya pada Rabu (8/10).
Pertemuan tersebut, membahas perlunya perhatian dan dukungan terhadap atlet penyandang disabilitas di Surabaya, agar memperoleh perlakuan yang setara dengan atlet di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Baca Juga: Moroseneng Kembali Jadi Sarang Prostitusi, DPRD Desak Wali Kota Bertindak
Bendahara dua NPCI Surabaya, Muhammad Abdullah Ibrahim, menyampaikan, bahwa dukungan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya selama ini sudah ada, namun masih tergolong minim.
Ia menilai, kesenjangan antara KONI dan NPCI masih cukup lebar, terutama dalam aspek pembibitan atlet, pembinaan, serta pemberian penghargaan.
“Kami hanya ingin diperlakukan setara dengan KONI. Di tingkat nasional, antara PON dan PEPARNAS sudah disetarakan sejak era Presiden Jokowi, tetapi di daerah masih banyak ketimpangan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Olahraga Disbudporapar Kota Surabaya, Yanuar Hermawan, menyatakan bahwa Pemkot memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan kesetaraan bagi seluruh pelaku olahraga, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Baca Juga: Komisi D DPRD Surabaya dan Baznas Sinergikan Penyaluran Bantuan agar Tak Tumpang Tindih
“Secara undang-undang, olahraga di bawah KONI, KORMI, dan NPCI memiliki kedudukan yang setara. Kami juga telah memberikan reward, hanya saja mungkin belum sebanding dari sisi nominal maupun fasilitas. Ke depan, kami ingin Surabaya benar-benar menjadi kota inklusi, termasuk dalam bidang olahraga,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan, menekankan pentingnya dukungan nyata dari Pemkot Surabaya terhadap NPCI.
Ia berharap pemerintah kota dapat lebih proaktif dalam memajukan NPCI, baik melalui peningkatan alokasi anggaran, pembinaan berkelanjutan, maupun penyediaan fasilitas olahraga yang memadai.
Baca Juga: Warga Dukuh Pakis Keberatan, Yayasan Ina Makmur Siap Relokasi Dapur SPPG
“NPCI harus mendapatkan perhatian yang sama seperti KONI. Kami di DPRD siap mengawal penganggarannya dalam APBD 2026. Bahkan, kami mendorong agar NPCI memiliki sekretariat tetap sebagai pusat koordinasi,” tutur Johari, politisi asal PKS.
Menurutnya, keberadaan NPCI bukan sekadar wadah olahraga bagi penyandang disabilitas, tetapi juga simbol inklusi sosial di Kota Surabaya.
“Jika pemerintah mampu memberikan ruang yang setara, Surabaya bisa menjadi contoh kota inklusi yang benar-benar memanusiakan semua warganya,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
