SURABAYA - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur menggelar audensi Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Selasa (25/11).
Sebelumnya PKC PMII Jatim juga melakukan audensi dengan Fraksi PKB DPRD Jatim.
Baca Juga: Ketua Terpilih PKC PMII Jatim Sowan ke Gus Kikin, Pertegas Sinergi dengan NU
Muhammad Ivan Akiedozawa, Ketua PKC PMII Jatim yang akrab disapa Edo, mengatakan audensi merupakan rangkaian program kerja PKC PMII Jatim masa khidmat 2025-2027 untuk berdiskusi terkait kemajuan Provinsi Jawa Timur.
"Sebagai pengurus baru PKC PMII Jatim, tentu kami ingin merawat jaringan dan berkolaborasi dengan Fraksi Partai Golkar untuk kemajuan provinsi Jawa Timur ke depan. Apalagi kader PMII tersebar di banyak parpol yang ada di DPRD Jatim,” ujarnya.
Menurut Edo, DPRD Jatim memiliki peran penting melalui kewenangan membuat peraturan daerah (perda), budgeting, dan pengawasan sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat Jatim yang lebih maju dan sejahtera.
Oleh karena itu, PMII perlu melakukan kolaborasi dengan DPRD Jatim karena memiliki tujuan yang sama, memajukan dan menyejahterakan masyarakat Jatim.
Mahasiswa ITS itu mengapresiasi beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang digagas DPRD Jatim. Misalnya Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan dan petambak garam.
“Kami juga menerima masukan dari teman-teman yang ada di daerah terkait persoalan petambak ikan dan petambak garam. Tentu ini sejalan dengan Raperda yang tengah dibahas di DPRD Jatim,” ungkap Edo.
PMII Jatim juga sejalan dengan Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim yang menekankan agar masyarakat tidak makin terbebani di tengah situasi moneter yang melemah.
Edo menegaskan menaikkan pajak daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat kondisi ekonomi masyarakat tidak menentu justru akan semakin memberatkan.
Baca Juga: PKC PMII Jatim Desak Transparansi Penanganan Kasus Kematian Pelajar SMK di Mojokerto
“Pemerintah daerah jangan menerapkan pola-pola premanisme dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kebijakan menaikkan pajak dan retribusi daerah karena itu bisa memicu keresahan di masyarakat,” jelasnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, mengaku senang berdiskusi dengan PMII Jatim.
Ia menyebut diskusi tersebut dapat terjalin kolaborasi untuk mengawal serta memperjuangkan isu-isu kepentingan masyarakat Jatim.
“Kami sangat senang, karena teman-teman PMII Jatim juga ikut mengawal pembahasan Raperda-Raperda yang tengah dibahas di DPRD Jatim,” tuturnya.
Pranaya juga menyampaikan, Fraksi Golkar sejalan dengan program pemerintah pusat di bawah Prabowo Subianto terkait Swasembada Pangan.
Baca Juga: Bendum AMI Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Ketua PKC PMII Jatim dan Kopri
Ia pun mendorong pemerintah provinsi membentuk BUMD Pangan untuk memperkokoh Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional.
“Kami berharap teman-teman PMII Jatim juga ikut mendorong pembentukan BUMD Pangan agar dapat memperkokoh posisi Jatim sebagai lumbung pangan nasional,” jelas Pranaya.
Pranaya juga menginformasikan DPRD Jatim tengah membentuk Panitia Khusus (Pansus) BUMD Jatim.
Ia pun mengajak PMII Jatim untuk menyampaikan aspirasi terkait BUMD Jatim kepada Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim.
"Kami persilahkan PMII Jatim untuk menyampaikan aspirasi terkait BUMD Jatim kepada Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim." tutupnya.
Editor : Redaksi
