SURABAYA – DPRD Kota Surabaya melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024 menggelar rapat bersama RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dan RSUD Dr. Soewandhie, yang bertempat di Ruang Badan Anggaran, pada Jumat (11/4).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Budi Leksono dari Fraksi PDIP, ini membahas evaluasi kinerja rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, serta strategi pemanfaatan anggaran untuk pembangunan rumah sakit di masa mendatang.
Baca Juga: DPRD Surabaya Soroti Material di Tambak Wedi, Pembangunan SMP Negeri Harus Segera Dimulai
Untuk itu, anggota Pansus, Aning Rahmawati, menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut mengungkap sejumlah hal strategis, khususnya terkait perkembangan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH).
"Yang menarik dari pembahasan hari ini adalah kondisi RSUD BDH. Secara pendapatan dan pengeluaran, kinerjanya sangat baik. Pendapatan mencapai Rp174 miliar, sedangkan pengeluaran operasional hanya sekitar Rp167 miliar. Ini menunjukkan tren yang sangat positif," ujar Aning.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat rencana pengembangan RSUD BDH dengan memanfaatkan lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi. Rencana ini telah mulai dibahas di Komisi C DPRD Surabaya, dan proses pembebasan lahannya pun sudah dilakukan. Meskipun sempat mengalami kendala dengan pihak Citraland, menurutnya hal tersebut tidak terlalu signifikan.
“Berdasarkan studi kelayakan (feasibility study), pengembangan RSUD BDH dengan anggaran sebesar Rp500 miliar diperkirakan dapat mencapai break even point (BEP) dalam waktu lima tahun. Artinya, dana investasi tersebut dapat kembali dalam jangka waktu tersebut,” jelasnya Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya.
Hal ini, kata Aning, perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Surabaya, mengingat rencana pembangunan RS Surabaya Selatan masih belum jelas. Studi kelayakan sudah dianggarkan, namun hingga kini belum diterima oleh DPRD, dan proses pembangunan masih menunggu penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Baca Juga: Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dinilai Tidak Cerminkan Realitas di Surabaya
"RTRW-nya kabarnya sudah dievaluasi oleh kementrian, tapi baru akan ditetapkan pada 22 April. Setelah itu diundangkan, baru bisa masuk proses lelang. Maka, saya ragu anggaran Rp305 miliar yang direncanakan untuk RS Surabaya Selatan bisa direalisasikan pada 2025," katanya.
Aning mempertanyakan urgensi pembangunan RS Surabaya Selatan, mengingat sudah ada rumah sakit lain di kawasan tersebut. Ia menilai anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk pengembangan RSUD BDH yang visibilitasnya sudah jelas dan kebutuhan pasien yang tinggi, termasuk persoalan kekurangan lahan parkir.
"Kalau memang tujuannya pemerataan pembangunan, justru wilayah Surabaya Utara yang seharusnya jadi prioritas. Di sana sudah ada lahan, tinggal sedikit perbaikan, dan rumah sakit bisa langsung difungsikan," tambahnya.
Baca Juga: Raperda Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah, PKS Tekankan Aspek Sosial dan Budaya
Ia juga sempat menyinggung RS Surabaya Timur yang dikenal sebagai rumah sakit transit karena sering merujuk pasien ke tempat lain. "Saya pribadi bahkan belum berani berobat ke sana. Jangan sampai RS Surabaya Selatan mengalami nasib serupa dan justru membebani APBD," tegasnya.
Menjelang pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), Aning mengusulkan agar Pemerintah Kota mengkaji ulang prioritas pembangunan rumah sakit.
"Dengan anggaran Rp305 miliar, kita tinggal menambah Rp45 miliar untuk bisa membangun pengembangan RSUD BDH secara optimal," tutupnya.
Editor : Redaksi
