SURABAYA – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2025–2029 harus sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai.
Menurut Bahtiyar, arah pembangunan Kota Surabaya harus terkoneksi dan sinkron dengan RPJMD di tingkat provinsi maupun nasional, mencakup berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, hingga perekonomian.
Baca Juga: DPRD Dorong Flyover dan Underpass Topang Proyek Strategi Nasional
Pada sektor pendidikan, Bahtiyar mengapresiasi rencana Pemkot Surabaya yang akan membangun 4 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 9 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Namun, ia menekankan pentingnya keseimbangan pembangunan pendidikan di semua jenjang, termasuk tingkat menengah atas.
“Idealnya pembangunan pendidikan juga diikuti dengan pembangunan SMA Negeri agar masyarakat bisa menikmati layanan pendidikan secara merata,” ujarnya politisi asal Partai Gerindra, Senin (14/7).
Ia menyoroti ketimpangan akses pendidikan tingkat SMA Negeri, khususnya di wilayah Surabaya Barat seperti Sukomanunggal yang hingga kini belum memiliki sekolah negeri setingkat SMA. Untuk itu, ia mendorong Pemkot agar mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki guna memperluas akses pendidikan berkualitas.
“Aset milik Pemkot seharusnya bisa dimanfaatkan untuk merealisasikan pembangunan sekolah menengah atas,” imbuhnya.
Dari sektor penanggulangan banjir, Bahtiyar menilai bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara parsial dan sektoral tidak akan efektif.
Baca Juga: Warga Tambak Wedi Resah, SHM Diakui Aset Pemkot, DPRD Surabaya Soroti Klaim Sepihak
“Misalnya, pembangunan saluran air. Jika hanya dilakukan di satu kelurahan dan tidak terintegrasi dengan wilayah sekitarnya, maka fungsi saluran tersebut tidak akan maksimal dan banjir tetap akan terjadi,” jelasnya.
Ia pun mendorong Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota (Bappeko Litbang) untuk mengambil peran sebagai playmaker dalam perencanaan dan pembangunan daerah.
“Bappeko Litbang harus menjadi pemandu pembangunan dengan menetapkan skala prioritas secara terpadu, bukan pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Pada sektor transportasi, Bahtiyar menyoroti pentingnya integrasi antar moda transportasi. Ia menilai rencana pembangunan jalur ganda (double track) kereta api Surabaya–Sidoarjo harus didukung dengan transportasi pengumpan (feeder) seperti layanan Wira-Wiri.
Baca Juga: 14.000 Warga Antre Rusun, Cak YeBe Dorong Solusi Hunian Vertikal Terpadu
“Contohnya, RSUD BDH hingga kini belum terkoneksi dengan layanan Wira-Wiri,” ungkapnya.
Di sektor ekonomi kerakyatan, ia menyoroti kondisi pasar tradisional yang kian sepi dan mulai ditinggalkan masyarakat. Ia menyebut sejumlah pasar sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman.
“Pasar Blauran saya katakan sudah expired, begitu juga pasar-pasar lain yang belum mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat. Kita harus belajar dari pasar di Citraland yang sangat ramai. Kolaborasi dengan pihak ketiga bisa menjadi solusi untuk menghidupkan kembali pasar tradisional,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
