SURABAYA – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi langkah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timur yang konsisten mendorong penguatan olahraga masyarakat di tengah masih rendahnya tingkat kebugaran jasmani anak dan pemuda.
Ia menilai Dispora Jatim telah berada di jalur yang tepat dengan menjadikan olahraga masyarakat sebagai basis pembangunan sumber daya manusia.
Baca Juga: Anggaran 2026 Dipangkas Hingga 70 Persen, Kepala Desa se-Jawa Timur Mengadu ke Ning Lia
“Kami mengapresiasi Dispora Jatim yang serius memperjuangkan olahraga kemasyarakatan. Ini sejalan dengan keprihatinan kami di DPD RI terhadap kondisi kebugaran anak dan pemuda yang masih mengkhawatirkan,” ujar Lia, Sabtu (24/1)
Lia menegaskan, rendahnya kebugaran jasmani anak dan pemuda bukan sekadar isu kesehatan, tetapi ancaman serius bagi kualitas generasi masa depan.
Menurutnya, pembinaan olahraga tidak boleh hanya berfokus pada prestasi melalui KONI, tetapi harus dimulai dari hulu melalui penguatan olahraga masyarakat.
“Kalau hulunya rapuh, jangan berharap hilirnya kuat. Olahraga prestasi akan sulit tumbuh jika kebugaran masyarakatnya rendah,” tegasnya.
Lia menjelaskan, secara regulasi olahraga masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menempatkan olahraga masyarakat sebagai salah satu kewenangan pemerintah provinsi. Pembinaan olahraga masyarakat juga berada di bawah induk organisasi seperti Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI).
Namun, Lia juga menyatakan sampai kini belum sinkron aturan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berada dalam domain Kementerian Dalam Negeri. Ketidaksinkronan ini berdampak pada lemahnya legitimasi pemerintah provinsi dalam mendukung program dan pendanaan olahraga masyarakat.
“Di banyak daerah, yang mendapat dukungan kuat masih olahraga prestasi melalui KONI. Sementara olahraga masyarakat yang menjadi fondasi kebugaran justru belum memiliki payung kebijakan yang tegas di tingkat provinsi,” jelasnya.
Baca Juga: Ning Lia Terpukau Kreativitas Gen-Z Rumah Desa Hebat Sampang
Karena itu, Lia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan sinkronisasi regulasi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), agar kewenangan pengelolaan olahraga masyarakat di daerah benar-benar berada di bawah pemerintah provinsi secara jelas dan tidak tumpang tindih.
“Kami akan terus mendorong agar regulasi ini sinkron. Kalau kewenangan provinsi jelas, maka pembinaan KORMI dan olahraga masyarakat bisa lebih kuat, terencana, dan berkelanjutan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dispora Jawa Timur, M Hadi Wawan Guntoro, memaparkan data kondisi kebugaran jasmani anak dan pemuda di Jawa Timur yang masih memprihatinkan. Berdasarkan laporan 2024, anak usia 10–15 tahun yang masuk kategori kebugaran “baik ke atas” baru mencapai 10,2 persen, meski meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 6,78 persen.
Namun, anak dengan kategori kebugaran “kurang sekali” masih mencapai 46,7 persen, sedangkan kategori “kurang” sebesar 24,3 persen.
“Kondisi ini masih mengkhawatirkan. Anak-anak akan menghadapi masa depan dengan tekanan tinggi. Mereka membutuhkan kesehatan fisik dan keseimbangan psikis. Olahraga masyarakat itu membahagiakan dan dekat dengan kehidupan warga,” ujar Wawan.
Baca Juga: Anak Butuh Dipeluk, Bukan Diadili: Lia Sorot Bullying dan Kecanduan Game Online
Dari sisi pemuda, tingkat literasi fisik berada pada skor 3,38 dari skala 1–5 atau kategori sedang. Tingkat partisipasi pemuda dalam olahraga tercatat 30,9 persen, tertinggi dibanding kelompok usia lain. Meski demikian, tingkat kebugaran jasmani pemuda kategori “baik ke atas” baru 6,9 persen, sementara kategori “kurang sekali” masih mendominasi hingga 58,2 persen.
“Data ini menjadi alarm bahwa penguatan olahraga masyarakat harus menjadi prioritas kebijakan. Kebugaran jasmani yang rendah bisa berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup generasi muda ke depan,” kata Wawan.
Ning Lia menegaskan, sinergi antara Dispora Jatim dan perjuangan regulasi di tingkat pusat harus berjalan beriringan agar olahraga masyarakat benar-benar menjadi gerakan masif, bukan sekadar program seremonial.
“Dispora Jatim sudah berjalan di lapangan. Tugas kami di DPD RI adalah memastikan payung hukumnya kuat. Kalau regulasi sinkron, maka olahraga masyarakat akan menjadi kekuatan strategis pembangunan manusia,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
