SURABAYA – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji dinilai masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR). Hal tersebut mendapat sorotan dari Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko.
PR yang dimaksud antara lain mencakup sektor hukum, keamanan, serta kebijakan strategis daerah. Menurut Yona Bagus yang akrab disapa Cak Yebe, diperlukan evaluasi menyeluruh agar potensi persoalan tidak berkembang menjadi instabilitas.
Baca Juga: DPRD Surabaya Rampungkan Proses Pelantikan Wali Kota Terpilih
“Sebagai figur yang bergerak di bidang hukum dan pemerintahan, saya mencatat adanya beberapa kejadian menonjol yang berpotensi menggoyang stabilitas jika tidak segera dibenahi,” kata Cak YeBe usai acara donor darah di DPC Gerindra Surabaya, Sabtu (31/1).
Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya itu menyampaikan, meskipun kinerja pelayanan publik Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan hasil yang cukup baik, persoalan hukum masih menjadi celah besar yang membutuhkan perhatian serius. Sejumlah isu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah disebutnya menjadi titik rawan yang harus dikelola secara hati-hati.
“Meski sektor pelayanan publik sudah menunjukkan performa yang cukup apik, namun celah di bidang hukum gapnya masih sangat besar,” ujar pria pemilik sabuk Dan II Jiu Jitsu tersebut.
Cak Yebe mengungkapkan, dalam satu tahun perjalanan pemerintahan Eri–Armuji masih terdapat sejumlah rapor merah. Salah satunya berkaitan dengan kebijakan hukum serta minimnya pelibatan publik dalam proses pengambilan keputusan.
“Ada sejumlah rapor merah, khususnya terkait kebijakan hukum dan minimnya pelibatan publik dalam pengambilan keputusan,” kata dia.
Selain itu, ia juga menyinggung beberapa kebijakan dan program Pemerintah Kota Surabaya yang sempat memicu polemik di tengah masyarakat. Mulai dari survei DTSEN, penanganan organisasi kemasyarakatan (ormas), pembentukan satuan tugas (satgas), hingga program kampung tematik dan pengelolaan aset daerah.
Baca Juga: Ketua GAS Ucapkan Selamat kepada Eri Cahyadi dan Armuji, Harap Fokus Atasi Banjir
“Beberapa kasus sempat viral dan kontraproduktif di masyarakat, ini tentu harus menjadi bahan evaluasi,” tutur Cak Yebe.
Menurutnya, persoalan sengketa tanah, dinamika ormas, serta tata kelola parkir menjadi pemicu utama kerawanan instabilitas politik di Surabaya. Penyelesaian berbagai persoalan tersebut, kata dia, dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga tepat secara regulasi dan inklusif.
“Masalah-masalah ini harus diselesaikan dengan pendekatan hukum yang benar agar tidak menimbulkan gejolak lanjutan,” katanya.
Cak Yebe juga mengkritik pola komunikasi Pemerintah Kota Surabaya yang dinilai kerap berjalan tanpa koordinasi awal dengan DPRD. Akibatnya, lembaga legislatif baru dilibatkan setelah persoalan muncul di lapangan.
Baca Juga: Ucapkan Selamat ke Eri - Armuji, Ini Pesan Ketua Ketua IKA PMII Perjuangan Unitomo
“Kami di legislatif sering kali tidak diajak diskusi di awal. Tapi ketika dijumpai kendala baru kemudian melibatkan legislatif dan juga APH untuk mencari solusi,” ujarnya.
Ia pun menyarankan agar setiap rencana pembangunan ke depan wajib melalui kajian matang yang melibatkan partisipasi publik serta pembahasan bersama DPRD sejak tahap perencanaan. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci utama perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Saya yakin Eri dan Armuji memiliki kapasitas untuk melakukan perbaikan. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu membawa Surabaya keluar dari bayang-bayang instabilitas hukum dan politik,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
