SURABAYA,Tikta.id - Pimpinan DPRD Surabaya, AH Thony menerima kunjungan sejumlah Kelompok Masyarakat (Pokmas), di ruang kerjanya pada Rabu (20/12) petang.
Pokmas mengadu terkait penghapusan permakanan lansia yang diganti dengan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200.000.
“Pokmas yang selama 12 tahun sudah dibentuk oleh Pemkot Surabaya sebagai jasa masak, pengiriman makanan, untuk kaum lansia, yatim piatu, diakui membantu ekonomi anggota Pokmas.” kata Thony.
Thony menjelaskan, ada 195 Pokmas di Surabaya dengan jumlah anggota Pokmas 7 orang, jadi ada sekitar 1.144 orang yang terlibat didalam Pokmas, ditambah jasa pengiriman makanan sejumlah 441 orang.
Ia menambahkan, Pokmas menyampaikan kegelisahannya, karena ada perubahan yang dahulunya dana bantuan sosial permakanan diberikan ke Pokmas untuk dijadikan makanan untuk diberikan ke lansia, makan akan dihapus dan diganti BLT sebesar Rp200 ribu per bulan langsung ke penerima manfaat, melainkan tidak lagi melalui Pokmas.
Perubahan skema bantuan permakanan menjadi BLT, urai Thony, memang perintah pusat, dan Pemkot Surabaya tentu tidak ingin berbenturan dengan hukum.
Baca juga: DPRD Bentuk Raperda Ekonomi Kreatif, Ini Kata Legislator Partai Gerindra
“Namun kita bisa beri masukan positif ke pemerintah soal Pokmas ini, jangan sampai mengatasi masalah lalu menimbulkan masalah,” kata Thony.
Maksudnya, jelas Thony, pemerintah memberikan BLT tanpa melalui Pokmas, tapi dampaknya adalah ada sekitar 1.580 orang menjadi tidak memiliki aktifitas.
Padahal, tambah Thony, Pokmas ini sudah berjalan selama 12 tahun dan anggotanya yang sebelumnya tidak saling kenal maka sejak ada Pokmas saling kenal dan bisa bekerja secara team work.
“Nah jika Pokmas tidak lagi difungsikan sebagai penyedia jasa bantuan sosial permakanan, maka potensi anggota masyarakat dengan bidangnya masing-masing sayang untuk diabaikan,” tegas politisi Partai Gerindra ini.
Caranya, kata Thony agar fungsi Pokmas tidak diabaikan dan Pemkot Surabaya tetap mengimplementasikan bantuan permakanan menjadi BLT, serta masyarakat penerima bantuan sosial permakanan tetap menerima manfaatnya, maka perlu pendekatannya secara budaya ini solutif.
Baca juga: Soal Kasus Keributan di SMAK Gloria 2 Surabaya, AMI Minta DPRD Kawal Tuntas
Karena info yang beredar, BLT pengganti permakanan langsung diberikan ke si penerima manfaat sehingga penerima masak sendiri, maka akan banyak masyarakat yang kecewa.
Agar masyarakat tidak kecewa, jelas Thony, caranya adalah bisa saja dana diberikan dengan sistem BLT yang sebesar Rp200 ribu per bulan itu, tapi harapan kami si penerima bantuan juga memiliki rasa ‘tepo seliro’ atau tenggang rasa.
Artinya, saat mendapatkan BLT maka si penerima manfaat disarankan untuk kembali belanja bahan baku makanannya ke Pokmas, yang selama ini sudah menjadi mitra warga dan membantu belasan tahun program bantuan sosial permakanan.
Baca juga: Audensi dengan Fraksi Gerindra, IKA PMII Perjuangan Sorot Fasilitas Umum dan Command Center 112
“Masak karena hanya BLT lantas apa yang sudah dilakukan Pokmas selama 12 tahun sirna begitu saja,” ungkap Thony.
Sementara itu perwakilan Pokmas Surabaya Selatan, Sugeng menambahkan, karena aspirasi kita belum direspon Pemkot Surabaya maka kita mengadu ke pimpinan dewan.
“ Kita gelisah tiba-tiba mulai tahun depan Pokmas akan dihilangkan, hanya karena perubahan bantuan dari permakanan menjadi BLT.” kata Sugeng.
Editor : Redaksi