SUMENEP - Politik uang (money politic) dalam setiap pemilihan kepala daerah, seakan-akan menjadi pembahasan tidak pernah habis. Seperti yang sampaikan Calon Bupat Sumenep nomor urut 1, KH Muh. Ali Fikri, masyarakat Sumenep semakin cerdas dalam menyikapi praktik politik uang (money politik) pada saat pencoblosan Rabu, 27 November 2024 yang akan datang.
Kondisi ini menurutnya tidak bisa lepas dari pengalaman pemilu sebelumnya, “Pengalaman masyarakat dalam pemilihan umum sebelumnya menunjukkan bahwa rakyat sudah memiliki kecerdasan politik,” ungkap KH Muh. Ali Fikri, dalam Dialog Interaktif yang diselenggarakan oleh PWI Sumenep di sebuah Café Rassa, Jumat (18/10).
Baca juga: Ciptakan Pilkada 2024 Aman dan Damai, Polresta Sidoarjo Gandeng Media
Mas Kiai panggilan akrabnya, tampil sendiri dalam dialog, karena calon bupati nomor urut 2, Achmad Fauzi Wongsojudo tidak bisa hadir dalam dialog publik tersebut, menekankan bahwa calon pemimpin yang mengandalkan politik uang untuk meraih suara berpotensi besar untuk menyalahgunakan wewenang setelah terpilih.
“Saat ini, pilihan ada di tangan rakyat. Apakah mereka akan memilih calon yang menggunakan politik uang atau pemimpin yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat,” pertanyaan tegas kepada media ini.
Baca juga: Pastikan Kesiapan Pilkada 2024 Aman, Polres Pamekasan Kontrol Kantor KPU dan Bawaslu
Dalam acara tersebut, Mas Kiai juga menjelaskan, pasangan FINAL lebih mengedepankan dialog publik dan menawarkan gagasan sebagai strategi untuk meraih simpati konstituen. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang transparan dan jujur dalam membangun hubungan dengan masyarakat.
Menyinggung netralitas aparatur negara dalam pemilu, Mas Kiai menilai bahwa ini adalah ujian tersendiri bagi setiap pemimpin di instansi masing-masing untuk menegakkan aturan yang ada.
Baca juga: Anggota Muslimat NU Diduga Lakukan Kampanye di Tempat Ibadah, Bawaslu: Potensi Pidana Pemilihan
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumenep ini menambahkan bahwa komitmen untuk menjaga netralitas di kalangan aparatur negara sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan demokratis.
“Kita semua harus berkomitmen untuk menciptakan pemilu yang bersih dan berkeadilan serta bermartabat,” pungkas Mas Kiai. (*)
Editor : Redaksi