SURABAYA – DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna bersama Wali Kota dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk mendengarkan pendapat akhir fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Jumat (29/8).
Dalam rapat tersebut, enam fraksi menyatakan persetujuan terhadap P-APBD 2025, yakni Fraksi PDI Perjuangan–PAN, Gerindra, PKB, Golkar, PSI, serta Fraksi Partai Demokrat–PPP–Nasdem. Sementara itu, Fraksi PKS menyampaikan sejumlah catatan kritis sebelum akhirnya turut menyetujui.
Baca juga: PKS Surabaya Perkuat Sinergi dengan Media dan Suarakan Dukungan untuk Palestina
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Faris Abidin, menyoroti penurunan drastis anggaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Anggaran UMKM tahun ini hanya Rp15,59 miliar, jauh berbeda dengan tahun 2023 yang mencapai Rp3 triliun. Bahkan tambahan Rp3,9 miliar juga dipangkas menjadi Rp1,6 miliar. Meski kecil, kami berharap anggaran ini tetap bisa terserap sepenuhnya,” ujarnya.
Selain itu, PKS menekankan pentingnya menjaga program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) agar tidak terpangkas.
“Target perbaikan 2.179 unit rumah hingga akhir tahun harus direalisasikan, karena program ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin,” jelas Faris.
Pada sektor transportasi publik, PKS meminta Pemkot lebih serius memperluas layanan Suroboyo Bus. “Pendapatan retribusi yang meningkat menunjukkan minat warga cukup tinggi. Namun skema buy the service untuk menambah rute dan armada masih belum memadai,” tegasnya.
Baca juga: DPRD Surabaya Sahkan RTRW 2025-2045, Fraksi PKS Beri Catatan Khusus
Meski memberi catatan kritis, PKS juga mengapresiasi tambahan anggaran beasiswa Pemuda Tangguh senilai Rp23 miliar untuk 2.000 mahasiswa. “Program ini harus terserap optimal dan tepat sasaran, agar benar-benar meringankan beban mahasiswa Surabaya,” imbuhnya.
Faris turut menyoroti alokasi besar untuk pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur jalan, hingga pelayanan publik di tingkat kelurahan.
Ia menekankan perlunya inovasi dalam pengendalian sedimentasi di bozem dan saluran, serta peningkatan kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan agar lebih efektif.
Selain itu, PKS menilai capaian pendapatan transfer daerah masih rendah, yakni baru 3,42 persen dari target Rp753 miliar.
Baca juga: Ini Poin Penting Pandangan Akhir F-PKS Tentang Perubahan APBD Kota Surabaya 2024
“Pemkot perlu lebih cermat menyusun rencana pendapatan dari dana insentif fiskal, DAU, DAK, maupun dana bagi hasil,” tandasnya.
Di sektor kesehatan, carryover anggaran Rp73,7 miliar diharapkan benar-benar meningkatkan kualitas layanan.“Tambahan ini harus dibarengi layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan merata, sehingga mampu menekan angka kesakitan di Surabaya,” pungkasnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PKS akhirnya menyatakan menyetujui P-APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025.
Editor : Redaksi