TIKTA.id, Surabaya - Hampir seluruh rakyat Indonesia merayakan hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 - 1 Juni 2024. Sebagian pula instansi pemerintah melakukan upacara peringatan hari lahir nya Pancasila, tak terkecuali Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya juga memperingati hari lahirnya Pancasila.
"Kita apresiasi terhadap pemerintah dan instansi yang melakukan upacara peringatan hari lahir Pancasila", kata Moh. Badaruddin direktur cDep (Center Development of Economics and Politics), Sabtu melalui rilisnya, Sabtu (1/6).
Baca Juga: Lawan Kotak Kosong, Direktur cDep Ingatkan Erji Jangan Terlalu Pede, Itu Berisiko
"Saya mengucapkan "Selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 - 2024, semoga kita bisa mengamalkan ajaran dan nilai - nilai Pancasila secara utuh," ungkap Badaruddin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW Perindo Jatim.
Badaruddin mengatakan, nilai - nilai Pancasila belum di terapkan secara utuh oleh masyarakat Indonesia khususnya para pejabat pemerintah.
Misalnya, masih banyak pejabat yang melakukan tindakan korupsi dan bahkan penegak hukum menjadi bekingan dari pelaku korupsi.
"Ini artinya para pejabat belum melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke 1 Pancasila." ujarnya.
Selain itu, beber Badaruddin, masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, kehidupan jauh dari sejahtera bahkan adanya kasus kelaparan dan kurang gizi di beberapa daerah.
Baca Juga: HUT Kemerdekaan RI, Direktur cDep Ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79
Menurutnya, ini merupakan kegagalan para pejabat pemerintah baik pusat dan daerah dalam memberikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia
Pun masih banyak terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah terhadap aturan - aturan, sehingga banyak masyarakat belum mendapatkan keadilan dalam bidang hukum dan kesejahteraan sosial.
"Sila ke 3 Pancasila, Persatuan Indonesia masih banyak hambatan, contoh masalah Papua belum selesai, konflik antar suku bahkan agama masih terjadi,"tutur Badaruddin.
Badaruddin menyebut, persengkokolan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif masih ditemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca Juga: Momentum 1 Muharram 1446 H, Ini Pesan Direktur cDep
Contoh terbit nya keputusan MK untuk meloloskan salah satu anak muda yang belum cukup usia untuk menjadi maju sebagai persyaratan maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.
Begitupula, banyak revisi UU dan peraturan pemerintah yang akan di rubah untuk kepentingan kelompok tertentu, ini akan merusak nilai - nilai demokrasi.
"Tapi kita harus tetap semangat tanpa lelah untuk menyebarkan dan menanamkan nilai - nilai Pancasila khususnya pada generasi penerus bangsa seperti kaum milenial, gen z," pungkas Badaruddin.
Editor : Redaksi
