SURABAYA – Kebijakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam menertibkan juru parkir (jukir) liar di toko-toko modern terus menuai sorotan. Direktur Center Development of Economics and Politics (CDEP), Muhammad Badaruddin, menyampaikan kritik tajam terhadap langkah tersebut yang dinilai, kurang tepat dan berpotensi merugikan banyak pihak.
Menurut Badaruddin, kebijakan itu seharusnya dikaji lebih dalam dengan melibatkan instansi terkait seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perhubungan, yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan parkir.
Baca Juga: Direktur CDEP Soroti Pentingnya Koordinasi dalam Kebijakan LPG
"Bapenda berkaitan langsung dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara Dinas Perhubungan dapat menelusuri potensi kebocoran maupun optimalisasi PAD dari sektor parkir," ujar Badaruddin, Senin (16/6).
Lebih lanjut, Ia menilai dampak dari penertiban ini juga tak hanya menyentuh para jukir, tapi juga merembet pada pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas.
“Kita sangat membutuhkan peran pengusaha dalam menciptakan, lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan,” imbuhnya.
Selanjutnya, Ia juga menyoroti potensi lain yang belum dimaksimalkan dalam meningkatkan PAD Kota Surabaya, seperti evaluasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tempat hiburan dan penjualan minuman keras.
Baca Juga: Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Direktur CDEP: Perlu Kajian Mendalam untuk Hindari Dampak Negatif
“Peningkatan pajak hiburan dan minuman keras bisa memberikan dampak pada pendapatan daerah, sekaligus menciptakan seleksi alami di masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, pajak perumahan elit dan kontribusi pengusaha properti juga dinilai perlu diawasi agar kewajibannya benar-benar terpenuhi.
“Pengembangan tempat wisata di Surabaya juga masih belum maksimal. Dibutuhkan inovasi dan kreativitas agar sektor ini bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan,” pungkas Badaruddin.
Baca Juga: Lawan Kotak Kosong, Direktur cDep Ingatkan Erji Jangan Terlalu Pede, Itu Berisiko
Dengan demikian, Badaruddin juga menyarankan agar Wali Kota Eri Cahyadi bersikap lebih bijak dan komprehensif dalam mengambil kebijakan.
Salah satu caranya, kata dia, adalah dengan menggelar forum bersama para pengusaha dan dinas terkait untuk membahas tata kelola parkir secara menyeluruh, bukan justru mengambil langkah kontroversial demi sensasi sesaat.
Editor : Redaksi
