SURABAYA – DPRD Surabaya resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hunian Layak sebagai inisiatif legislatif. Ketua Pansus, Muhammad Saifuddin, mengatakan bahwa pembentukan Pansus telah diputuskan dalam sidang paripurna, termasuk pemilihan ketua, sekretaris, dan wakil ketua.
"Setelah ini, kami akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Bapemperda, Biro Hukum, dan DPRKPP, untuk membahas lebih lanjut Raperda ini," ujar Saifuddin, Sabtu (8/2).
Baca Juga: Komisi D DPRD Surabaya Bahas Polemik Daftar 144 Penyakit dan Sistem Rujukan BPJS
Menurutnya, Pansus akan fokus membahas sejumlah isu strategis, seperti peraturan terkait Rusunawa, pemukiman kumuh, dan pasal-pasal yang perlu diselaraskan dengan regulasi lainnya. Meski demikian, Pansus memiliki kewenangan penuh untuk mempertahankan, mengubah, menambah, atau menghapus pasal dalam Raperda tersebut.
Baca Juga: MK Putuskan Pemilu Terpisah, Wakil Ketua DPRD Surabaya: Peluang Emas bagi Partai Politik
"Itulah yang nantinya akan menjadi rujukan kita bersama dalam menyusun aturan yang lebih baik," tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Saifuddin menambahkan, Pansus akan mengkaji setiap pasal secara mendalam untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dengan regulasi yang lebih tinggi, seperti undang-undang, peraturan gubernur (Pergub), Peraturan Daerah (Perda), hingga peraturan wali kota (Perwali).
Baca Juga: DPRD Surabaya Tetapkan Pertanggungjawaban APBD TA 2024, Eri Cahyadi Singgung Tunggakan Pajak
"Yang penting, semua sesuai aturan dan tidak menabrak hirarki hukum yang ada. Kita pastikan Raperda ini sinkron dengan regulasi di atasnya," pungkas mantan aktivis PMII itu.
Editor : Redaksi
