SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mempercepat penanganan banjir, kemacetan, dan penerangan jalan umum (PJU) melalui berbagai program strategis yang tengah dibahas dalam pembahasan RKUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Ketua Fraksi PDIP, Budi Leksono atau yang akrab disapa Cak Buleks, mengungkapkan bahwa langkah Pemkot mencari sumber pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah sebesar Rp 452 miliar merupakan upaya konkret untuk mengatasi persoalan-persoalan mendasar yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Baca Juga: Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya Apresiasi Kinerja Polda Jatim di HUT Bhayangkara ke-79
"Fraksi PDI Perjuangan menerima banyak aspirasi dari masyarakat. Surabaya memang membutuhkan percepatan penanganan banjir, kemacetan, dan PJU karena hal-hal ini sangat krusial bagi kenyamanan dan aktivitas warga," ujarnya usai rapat rutin Fraksi PDIP yang turut dihadiri Plt Ketua DPC PDIP Surabaya, Yordan M. Batara-Goa, pada Selasa (22/7).
Menurutnya, dari total pinjaman daerah tersebut, sebesar Rp 179 miliar akan dialokasikan untuk pengendalian banjir skala perkotaan. Dana tersebut akan melengkapi anggaran pengendalian banjir yang telah dialokasikan dalam APBD 2025 sebesar Rp 863 miliar.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara terintegrasi antara kawasan perkampungan dan skala kota. Dengan tambahan pembiayaan ini, titik dan durasi genangan akan berkurang secara signifikan. Dampaknya, aktivitas warga tidak lagi terganggu dan roda perekonomian bisa berjalan lebih baik,” jelas Buleks.
Selain itu, alokasi sebesar Rp 50 miliar dari pinjaman tersebut juga direncanakan untuk peningkatan penerangan jalan umum (PJU), khususnya di wilayah kampung dan jalan kecil yang selama ini belum terjangkau PJU.
“Masih banyak spot jalan selebar 1–2 meter yang belum memiliki PJU. Dengan tambahan anggaran ini, kami harap kampung-kampung bisa menjadi lebih terang dan aman, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman,” imbuhnya.
Baca Juga: Fraksi PDI-P Surabaya Bantu Korban Kebakaran Sidotopo, Dorong Intervensi Pemkot
Tak hanya soal banjir dan PJU, Fraksi PDIP juga mendukung penuh pembangunan infrastruktur strategis seperti pelebaran Jalan Wiyung dan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Menurut Budi, kedua proyek ini berperan penting dalam mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah.
“Dengan hadirnya infrastruktur seperti Wiyung dan JLLB, konektivitas meningkat, ekonomi tumbuh, investasi masuk, lapangan kerja terbuka, dan angka kemiskinan bisa ditekan,” ucapnya optimistis.
Dalam kesempatan yang sama, Cak Buleks juga menegaskan bahwa Fraksi PDIP akan terus mengawal agar program-program kerakyatan tidak terdampak oleh percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Baca Juga: HUT Kemerdekaan RI ke-79, KUB Nelayan Sukolilo Baru Gelar Lomba Perahu Layar Tradisional
“Ada wacana pemangkasan anggaran Rutilahu sebesar Rp 16 miliar, namun kami menolak itu. Kami pastikan tidak ada pengurangan. Bahkan, jika memungkinkan, kami akan dorong agar anggarannya ditambah,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa program-program kerakyatan lainnya tetap aman di dalam APBD 2025. Mulai dari pendidikan gratis SD-SMP negeri, beasiswa untuk jenjang SMA/SMK dan perguruan tinggi, perlengkapan sekolah gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu, hingga iuran Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) yang dijamin hingga Desember 2025.
“Semua program kerakyatan tetap kami jaga. Warga Surabaya tetap bisa mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan secara gratis, sesuai komitmen perjuangan PDIP,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
