SIDOARJO – Jawa Timur kembali berduka setelah bangunan Masjid dan Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, runtuh pada Senin (29/9). Musibah ini menelan satu korban jiwa dan puluhan santri luka-luka.
Sejumlah pihak bergerak cepat menangani evakuasi, mulai dari BPBD Provinsi Jatim dan Kabupaten Sidoarjo, Basarnas, BNPB, Kementerian Sosial, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, hingga TNI-Polri. Gubernur Jawa Timur bahkan mempercepat kepulangannya dari agenda misi dagang di Sumatera Selatan, sementara Wakil Gubernur Jatim langsung meninjau lokasi kejadian.
Baca Juga: Heru MAKI Sebut Khofifah-Emil Duet Solid, Tak Terlibat Kasus Dana Hibah
Namun, perhatian publik justru tertuju pada absennya anggota DPRD Jawa Timur, termasuk mereka yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo.
Ketua MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Jawa Timur, Heru Satrio menilai hal itu sebagai bukti rendahnya kepedulian wakil rakyat.
Baca Juga: Baso Juherman Antar Muaythai Jatim Raih Juara Umum Kejurnas 2025
“Ini namanya MBAHNYA KEBACUT. Mereka dipilih rakyat untuk mewakili masyarakat, tapi tidak punya sense of crisis dan kepedulian terhadap musibah. Sangat kebangetan sekali,” tegas Heru, Kamis (2/10)
Menurutnya, ketidakhadiran anggota dewan di tengah bencana besar ini menjadi catatan merah serius. Karena itu, MAKI Jatim berinisiatif meluncurkan petisi #BubarkanDPRDJatim sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap minimnya kepekaan DPRD Jatim.
Baca Juga: MAKI Jatim Siap Laporkan A/R ke KPK, Berani Klaim Tak Ada Kaitannya dengan Khofifah
Heru MAKI bahkan menyatakan siap memimpin aksi besar untuk menyegel kantor DPRD Jatim jika suara masyarakat mendukung.
“Kita lihat arah pergerakan dukungan dari petisi ini. Kalau masyarakat menghendaki, tidak ada yang mustahil. Suara rakyat adalah suara langit,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
