SURABAYA — Di balik layar tata kelola pengadaan yang semakin modern, ada upaya serius Pemkot Surabaya menyiapkan para pelaku pengadaan untuk memahami sistem baru yang kini diterapkan secara nasional: e-Catalog Versi 6 (INAPROC).
Melalui sesi edukasi khusus yang digelar di Kantor BPBJAP Surabaya, Selasa (11/11), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menghadirkan Muhammad Zulfa Robbani, Pejabat Fungsional UKPBJ, sebagai narasumber. Ia memandu langsung peserta untuk mengenal dan mempraktikkan fitur baru sistem katalog nasional.
Baca Juga: UKPBJ Surabaya Dorong Efisiensi dan Transparansi Lewat Edukasi e-Purchasing INAPROC Versi 6
Zulfa menjelaskan, sejak Agustus 2025, sistem katalog versi 6 membawa banyak pembaruan signifikan terutama pada sektor konstruksi yang kini lebih terbuka dan kompetitif.
“Berbeda dari versi sebelumnya, versi 6 memberi keleluasaan lebih besar bagi penyedia untuk mengikuti mini kompetisi secara langsung dan transparan,” ungkap Zulfa.
Dalam sesi pelatihan, para peserta dibimbing memahami tahapan teknis mulai dari pendaftaran akun penyedia di LPSE, verifikasi data perusahaan menggunakan NIB dan NIK, hingga simulasi penawaran secara langsung melalui INAPROC.
“Direktur perusahaan wajib menjadi pihak pertama yang mendaftar karena sistem akan melakukan verifikasi otomatis. Ini untuk memastikan keabsahan identitas penyedia dan keamanan data,” jelasnya.
Baca Juga: Soal Dana Gen Z, Gempar Jatim: Harus Selektif Penyalurannya
Sesi tersebut bukan hanya teori. Peserta diajak berlatih mengajukan penawaran dan memahami proses evaluasi oleh pejabat pengadaan.
Hal ini, agar setiap penyedia memahami cara kerja sistem baru ini secara menyeluruh sebelum diterapkan dalam praktik sebenarnya.
Zulfa menegaskan, UKPBJ Surabaya akan terus mendampingi penyedia lokal dalam proses adaptasi digital.
Baca Juga: UKPBJ Surabaya Tekankan Transparansi dan Kompetisi Sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa
“Kami ingin seluruh penyedia lokal bisa beradaptasi dengan sistem pengadaan versi terbaru ini. Kalau mereka paham dan siap, maka proses pengadaan di Surabaya akan berjalan lebih cepat, efisien, dan akuntabel,” tuturnya.
Di tengah transformasi digital yang kian cepat, langkah UKPBJ Surabaya menjadi bukti nyata bahwa reformasi birokrasi tak berhenti pada kebijakan, tapi juga pada upaya membangun pengetahuan dan kesiapan pelaku di lapangan.
Editor : Redaksi
