NU dan PKB, Relasi Sejarah yang Diharapkan Kembali Sinergis Jelang Muktamar

Reporter : Thoriqi Achmad

BANDUNG - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), dinamika politik internal ormas terbesar di dunia ini kian menghangat. Sejumlah pengurus daerah menilai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang menyiapkan langkah strategis untuk mempengaruhi kontestasi kepemimpinan PBNU, dengan tujuan mengembalikan relasi NU–PKB ke pola yang lebih harmonis sebagaimana khittah awal berdirinya partai tersebut.

Wakil Sekretaris PC NU Kabupaten Bandung Barat, Asep Hidayatul Muttaqin, menilai bahwa ketegangan antara PBNU era KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan PKB di bawah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah memicu upaya konsolidasi diam-diam dari kalangan kiai yang dekat dengan PKB.

Baca juga: Peringatan Isro Mi’raj di Sidoarjo, KH Marzuki Mustamar Tekankan Kesederhanaan Ulama ‎

“Secara politik, PKB tidak mungkin pasif. Mereka membaca bahwa kepemimpinan PBNU saat ini cenderung menjauh dari basis politik historisnya. Maka wajar jika muncul upaya menyiapkan figur alternatif untuk Muktamar ke-35,” ujar Asep kepada wartawan, Jumat (6/2).

Menurut Asep, terdapat empat nama yang kerap dibicarakan dalam diskursus akar rumput NU sebagai representasi kepentingan yang lebih dekat dengan PKB.

1. KH. Abdul Salam Shohib (Gus Salam)
Pengasuh Pesantren Denanyar, Jombang, ini dinilai memiliki legitimasi kultural kuat sebagai cucu muassis NU dan paman dari Cak Imin. Ia dikenal vokal mengkritik arah kepemimpinan PBNU saat ini.

“Gus Salam mewakili suara kiai sepuh yang ingin PBNU kembali lebih akomodatif terhadap aspirasi politik warga NU,” kata Asep.

2. KH. Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf)
Pengasuh Pesantren API Tegalrejo, Magelang, disebut sebagai figur perekat yang memiliki jaringan luas. Mundurnya Gus Yusuf dari struktur DPW PKB Jawa Tengah dibaca sebagai manuver strategis menjelang Muktamar.

“Gus Yusuf punya modal sosial besar. Ia bisa diterima lintas kubu dan dianggap mampu meredakan polarisasi internal,” jelas Asep.

3. KH. Imam Jazuli
Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon ini dikenal sebagai orang dekat elit PKB dan ideolog partai. Beliau paling vokal membela PKB saat diimarginalkan oleh PBNU periode Gus Yahya. Jargon "Nahdliyin 24 Karat" adalah idenya, yang merujuk pada prinsip bahwa warga NU sejati seharusnya memilih PKB. Ia secara tegas menolak politisasi PBNU yang menggembosi PKB.

“Bagi Kiai Imam Jazuli, PBNU harus berfungsi sebagai civil society, sementara PKB menjadi rumah politik Nahdliyin. Keduanya tidak boleh saling mengooptasi, tetapi berjalan paralel secara profesional,” ungkap Asep.

Baca juga: Asrorun Ni’am Soleh Dikukuhkan sebagai Ketua Umum MA IPNU 2025–2030

4. KH. Zulfa Mustofa
Wakil Ketua Umum PBNU ini dinilai sebagai figur jembatan yang diterima di struktur jam’iyyah, namun tetap memiliki simpati terhadap PKB. Kedekatannya dengan jaringan partai dan statusnya sebagai keponakan KH. Ma’ruf Amin membuatnya sering disebut sebagai “kuda hitam”.

“Gus Zulfa memiliki posisi unik: ia orang dalam PBNU, tetapi tidak berjarak dengan PKB. Ini menjadikannya figur kompromi yang potensial,” tutur Asep.

Asep menilai manuver ini bisa dibaca melalui pendekatan Teori Pertukaran Sosial: PKB merasa kontribusinya terhadap NU tidak mendapat balasan proporsional, sehingga berupaya mengubah konfigurasi kepemimpinan PBNU.

Ia juga mengingatkan bahwa PKB lahir dari rahim PBNU pada 1998 melalui surat tugas resmi organisasi.

“Secara historis, PKB adalah anak kandung NU. Karena itu, relasi keduanya semestinya bersifat simbiotik, bukan antagonistik,” tegasnya.

Baca juga: PWNU Jatim Tegaskan Sikap Netral di Tengah Polemik PBNU

Menurut Asep, konflik internal PBNU yang melahirkan dikotomi “Kelompok Sultan” dan “Kelompok Kramat” semakin menguatkan narasi bahwa Muktamar ke-35 bukan sekadar pemilihan ketua umum, melainkan penentuan arah politik NU ke depan.

“Muktamar ini akan menentukan apakah PBNU kembali menjadi pengayom seluruh warga Nahdliyin, termasuk PKB, atau justru menjaga jarak yang semakin lebar,” ujarnya.

Asep menilai kombinasi kekuatan empat figur tersebut—legitimasi nasab, jaringan kultural, basis ideologis, dan posisi struktural—menjadikan skenario “operasi senyap” ini masuk akal secara politik. Ditambah juga memunculkan paket Rais Aam made in PKB, KH Ma’ruf Amin dan KH Said Aqil Siraj.

“Bukan tidak mungkin, menjelang injury time Muktamar, keempatnya mengerucut pada satu nama kompromi. Di situlah pertarungan sesungguhnya akan terjadi,” pungkasnya. (*)

Editor : Redaksi

Politik
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru