SURABAYA - Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jawa Timur Muthowif buka suara terkait sebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi di Jawa Timur.
Menurutnya, sebaran PMK di Jatim sangat parah, sehingga dia mendesak pemerintah mengumumkan Jawa Timur sebagai provinsi darurat PMK
Baca Juga: Viral Video Stunning Sapi BX, PD RPH Surabaya Tertibkan PT dan CV Pemasok Sapi BX
"Sudah pada kondisi darurat. Sudah waktunya pemerintah menyatakan Jawa Timur sebagai provinsi darurat PMK." kata Muthowif, Senin (13/1)
Pasalnya, sebut dosen Fisip Unipra Surabaya itu, Wabah PMK pada sapi hampir menyerang semua kota/kabupaten di Jawa Timur.
Maka dari itu, di mendesak Pemprov Jatim melalui Dinas peternakan (disnak) Jawa Timur lebih serius menangani hewan yang terdampak atau hewan yang terinfeksi PMK.
"Ini untuk mengindari kerugian lebih besar para peternak tradisional yang ada di Jawa Timur." sergahnya.
Baca Juga: UNIPRA Sembelih Dua Ekor Sapi dan Satu Kambing
Ia memaparkan, Disnak Jatim, harus berani mengambil langkah-langkah strategis dalam mengurangi sebaran PMK, melalui pemberian vaksinasi pada setiap sapi secara gratis.
Namun, vaksinasi itu kualitasnya bagus, bukan "pokoknya" vaksin diberikan ke sapi milik peternak tradisional.
"Harus berkualitas vaksinnya," tegas eks pengurus PMII Jawa Timur tersebut.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Diminta Fasilitasi Pembuangan Kotoran dan Rumen Hewan Kurban
Selain itu, dia juga mendorong Disnak Jatim berani mengurangi pergerakan sapi antar kota/kabupaten bahkan antar provinsi, dengan memberlakukan SKK (Surat Keterangan sehat) pada setiap sapi yang keluar dari kandangnya.
"Disnak harus berani mengurangi pergerakan sapi baik antar kota/kabupaten bahkan antar provinsi, dengan memberlakukan SKK (Surat Keterangan sehat) pada setiap sapi yang keluar dari kandang. Jangan sampai para peternak rakyat tradisional tidak mau memelihara sapi lagi." tutup Muthowif
Editor : Redaksi
