PEMALAMG - Presidium Gunung Slamet Menuju Taman Nasional bersama Aliansi Masyarakat Peduli dan Cinta Gunung Slamet, serta warga Pemalang, menggeruduk kantor DPRD Pemalang.
Aksi ini bertujuan menuntut penghentian aktivitas tambang yang dinilai merusak lingkungan dan berisiko memicu bencana di lereng Gunung Slamet.
Baca Juga: Penemuan Mayat perempuan di Warungpring Gegerkan Warga
Puluhan orang dari berbagai elemen ini mendesak penutupan permanen aktivitas penambangan karena izinnya dianggap merugikan ekosistem dan masyarakat.
Andi Rustono, anggota presidium, menuturkan dampak kerusakan alam berdasarkan laporan dari beberapa pihak, serta dampak negatif pada mata air yang digunakan oleh masyarakat lereng Gunung Slamet yang tercemar akibat eksploitasi kegiatan tambang.
“Kami mendesak kepada Gubernur Jateng agar segera menetapkan Gunung Slamet menjadi Taman Nasional karena kerusakan begitu masif akibat dampak pertambangan,” ujar Andi, Senin (9/2).
Kepada pihak terkait, dirinya juga meminta agar cakupan luas hutan yang belum rusak supaya dipertahankan.
“Luasan hutan yang sekarang ini ada jangan sampai berkurang. Andai kata saat ini masih ada 31.000 hektare dan 776 masih alami, pertahankan itu. Hutan jangan sekali-kali lagi diselingkuhi. Kalau surat yang saya kirimkan terkait dengan penyelamatan Hutan Gunung Slamet, kami tahunya Perhutani yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan ini. Ada pembiaran yang berlangsung selama ini,” imbuh Andi.
Baca Juga: Penemuan Mayat perempuan di Warungpring Gegerkan Warga
Dirinya juga sangat menyayangkan tindakan para pendaki ketika melakukan aktivitas pendakian.
Ia menilai para pendaki tidak punya etika saat memasuki area Gunung Slamet.
“Para pendaki tidak punya sopan santun dalam memasuki Gunung Slamet. Percaya atau tidak, hanya dalam tempo beberapa hari setelah tim pencari pendaki yang hilang beberapa bulan lalu dibubarkan, pendaki baru bisa ditemukan. Karena mereka juga tidak punya adab, tidak punya unggah-ungguh. Tolonglah, setelah ada kejadian ini, para petugas di lereng Gunung Slamet agar selektif memberi izin para pendaki," jelasnya.
“Mereka itu bukan pendaki, bukan pecinta alam. Mereka hanya konten kreator yang dengan bangganya menayangkan foto atau video kegiatan mereka selama di Gunung Slamet. Tempat larangan mereka publikasikan. Kita tahu tanpa mereka unggah mana yang gundul, mana yang tidak. Silakan ditengok Gunung Slamet sekarang isinya sampah karena mereka bukan pecinta alam, jadi buang sampah sembarangan. Harus selektif orang mendaki. Bila perlu, tempat itu sementara ditutup saja,” tutupnya.
Baca Juga: Ketua Kwarcab Pramuka Pemalang Salurkan Bantuan Kemanusiaan Rp60 Juta
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, Akhmadi, akan segera merumuskan perencanaan konservasi alam.
“DLH segera merumuskan berbagai perencanaan dan harus segera dibicarakan. Tentunya konservasi alam untuk menjaga keanekaragaman hayati yang ada di Gunung Slamet. Tahapan ini akan kami diskusikan dulu dengan Kepala DLH Provinsi wilayah Gunung Slamet,” terangnya.
Aksi Presidium Gunung Slamet ini merupakan wujud protes atas lambatnya penanganan pemerintah terhadap kerusakan lingkungan yang semakin parah.
Editor : Redaksi
