SURABAYA - Anggota DPRD Jatim, Multazamudz Dzikri, menilai Jawa Timur tertinggal dari empat provinsi lain terkait kemandirian fiskal.
Ia menyebut Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat telah mampu lepas dari ketergantungan terhadap dana transfer pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka sudah di atas 60 persen.
Baca Juga: Yoyok Mulyadi Minta Pelebaran Jalan Buduan-Bondowoso Diikuti Perbaikan Jembatan Mojo
"Berdasarkan data yang dipaparkan, Jawa Timur bukan termasuk daerah yang tidak bergantung pada APBN. Memalukan," tegas politisi PKB itu, Senin (5/5).
Ia menilai capaian tersebut kontras dengan klaim keberhasilan Khofifah selama menjabat Gubernur Jatim. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan tidak sejalan dengan kenyataan.
"Ini tamparan bagi Jawa Timur, Gubernur harus berbenah. Peluang yang berpotensi menambah deviden harus dimaksimalkan dengan baik. Alangkah indahnya ketika Jawa Timur bisa dibangun melalui PAD sendiri," ujarnya.
Baca Juga: Tunjangan Fantastis DPRD Jatim Dikritik, Pakar Politik UWKS : Rakyat Masih Sulit Ekonomi
Multazam menyoroti kinerja BUMD Jatim yang masih lemah. Padahal, provinsi ini punya modal besar dari jumlah penduduk, potensi ekonomi, dan sumber daya alam. Ia menilai BUMD bisa menjadi ujung tombak PAD jika dikelola secara serius.
"Evaluasi BUMD dan kinerja jajaran komisaris serta direksi perlu diperketat. Butuh perbaikan dan peremajaan SDM di tubuh BUMD," ucapnya.
Baca Juga: Fraksi PDIP Dukung Perubahan APBD 2025 dengan Catatan Defisit Produktif
Ia juga menuding buruknya kinerja BUMD sebagai tanggung jawab Khofifah. Bahkan Bank Jatim yang dianggap sehat pun disebutnya mengalami fraud hingga memangkas setengah laba.
"Reformasi direksi BUMD bisa menjadi alternatif perbaikan BUMD. Selama ini kondisi BUMD memprihatinkan, gak ada inovasi, banyak keluhan, dan terancam bangkrut. Khofifah tidak serius ngurusi BUMD," tegas Multazam.
Editor : Redaksi
