JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, menanggapi peluncuran program Gerakan Kamis Pakai Lokal (Gaspol) yang diinisiasi Menteri Perdagangan Budi Santoso. Program tersebut bertujuan membangkitkan semangat cinta produk dalam negeri, di mana seluruh ASN di lingkungan Kemendag diwajibkan mengenakan produk lokal setiap hari Kamis.
Rizal menilai, secara prinsip, Gaspol merupakan gerakan positif. Namun ia mempertanyakan urgensinya di tengah berbagai persoalan mendesak yang dihadapi pelaku usaha kecil.
Baca Juga: Rizal Bawazier Imbau Warga Dapil Jateng X Galakkan Sedekah Jum'at dan Minggu Berkah
"Jadi greget ini bagus ya, pertanyaannya bagaimana kalau selain hari Kamis? Boleh pakai produk impor? Ini nanti bisa disalahpahami seperti itu. Program ini bagus untuk masyarakat supaya bisa melihat bahwa pentingnya untuk menggunakan produk-produk lokal," terang Rizal Bawazier melalui sambungan telepon, Selasa sore (13/5).
Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah X (Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang, dan Kota Pekalongan) itu menambahkan jika gerakan ini diterapkan secara masif ke seluruh masyarakat Indonesia, hasilnya akan sangat baik. Namun, ia menegaskan, prioritas saat ini seharusnya adalah kemudahan permodalan bagi UMKM.
“Saya sepakat, tapi ini bukan satu hal yang urgensi saat ini. Di beberapa daerah, UMKM sangat membutuhkan sokongan pendanaan yang mudah, misalnya tidak dipersulit dalam memperoleh modal dengan credit scoring-nya,” tambah Rizal.
Baca Juga: Rizal Bawazier Tegaskan Sanksi Truk Besar Mulai 1 Mei 2025
Ia menyoroti persoalan mendasar di lapangan, terutama terkait akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp500 juta yang dinilai masih sulit diperoleh oleh pelaku UMKM.
"Beberapa masalah yang dihadapi di lapangan, seperti buat Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang sampai Rp500 juta itu tidak mudah didapatkan UMKM. Kalau memakai credit scoring-nya itu UMKM punya spesifikasi yang sudah melakukan usaha selama dua sampai tiga tahun. Lalu bagaimana dengan UMKM yang baru?"
Lebih lanjut, Rizal juga mengkritisi lambatnya revisi regulasi tahun 2024 yang sangat dinanti pelaku usaha di sektor tekstil.
Baca Juga: Halal Bihalal, Rizal Bawazier: Budaya Silaturahmi adalah Kekuatan Bangsa
"Itu permasalahan pertama. Yang kedua, urgensinya adalah bagaimana peraturan tahun 2024 itu sampai sekarang belum ada revisinya. Itu kan yang ditunggu-tunggu. Itu kan membuat UMKM tekstil di daerah-daerah... nah itu yang urgensi. Kalau ini sokong misalnya pakai produk lokal, produk lokal, tapi UMKM yang sebagian besar itu tidak kuat sekarang," tutupnya.
Sebelumnya, peluncuran Gaspol digelar dengan kegiatan senam pagi bersama dan fashion show. Para ASN Kemendag tampil menggunakan produk lokal, mulai dari pakaian, sepatu, hingga aksesori. Gerakan ini dibuat untuk menumbuhkan rasa bangga, beli, bela, dan pakai produk lokal.
Editor : Redaksi
