SURABAYA – Rencana aksi unjuk rasa bertajuk “Rakyat Jawa Timur Menggugat” yang sedianya digelar pada 3 September 2025 di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya resmi ditunda.
Keputusan tersebut, disampaikan oleh Koordinator Posko Rakyat Jawa Timur, M. Sholeh, dalam konferensi pers di Taman Apsari pada Senin (1/9) malam.
Baca Juga: AMI Minta Demonstrasi 3 September di Gedung Negara Grahadi Ditunda
Ia menilai situasi sosial politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, dalam beberapa hari terakhir dinilai tidak kondusif sehingga berpotensi menimbulkan anarkisme.
"Aksi-aksi yang awalnya disampaikan secara damai tetapi berhujung pada tindakan anarkis, berhujung pada tindakan penjarahan. Tentu ini patut disesalkan ada pembakaran beberapa kantor di DPRD di beberapa kota di seluruh Indonesia juga ada pembakaran kantor negara Grahadi," ujar cak Sholeh panggilan akrabnya.
Sebab lanjut cak Soleh bahwa potensi gesekan jika aksi tetap digelar pada 3 September bisa memunculkan rasa takut di tengah masyarakat.
"Kalau ini tetap dilaksanakan, maka tanggal 3 akan menakutkan bagi warga Surabaya.
Padahal aksi ini tidak hanya diikuti warga Surabaya, tapi seluruh Jawa Timur, mencermati hal-hal ini tentu kami dari rakyat Jawa Timur penggugat, berpikir bijaksana, bertindak secara arif." Imbuhnya.
Dengan mempertimbangkan situasi yang belum kondusif, pihaknya memutuskan menunda aksi hingga kondisi di Surabaya benar-benar aman. “Kami tegaskan, aksi ini sejak awal diniatkan damai, bukan untuk membuat kekacauan. Semua yang kami perjuangkan menyangkut kepentingan masyarakat Jawa Timur, bukan kepentingan pribadi,” paparnya.
Baca Juga: Giliran GRPH Jatim Tolak Rencana Aksi 3 September
Selain penundaan aksi, pihaknya menyinggung atas penerapkan sistem work from anywhere (WFA) di pemerintahan hingga sekolah daring akibat meningkatnya ketegangan masyarakat.
“Hari ini sampai 4 Agustus, pemerintahan di Surabaya bekerja dari rumah, sekolah pun daring. Ini menunjukkan adanya kekhawatiran, ketegangan, dan rasa takut masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah,” paparnya
Bahkan patroli aparat TNI di sejumlah titik, termasuk sweeping kendaraan di Jalan Basuki Rahmat, menunjukkan adanya kekhawatiran akan potensi bentrokan lanjutan.
Sebagai informasi, ada tiga tuntutan yang disampaikan diantaranya :
Baca Juga: Dukung Khofifah, Pemuda Pancasila Surabaya Siap Jaga Kondusivitas Kota
1. Meminta Gubernur Khofifah Indar Parawansa menghapus pajak dan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
2. Mendesak pengusutan tuntas dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim.
3. Menghapus praktik dugaan pungutan liar (pungli) di SMA/SMK Negeri di Jawa Timur.
Editor : Redaksi
