SURABAYA – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia, mendorong Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Badan Khusus Pengembangan Madura. Ia menilai lembaga ini penting untuk mempercepat pembangunan dan mengatasi kesenjangan ekonomi di Pulau Garam.
Menurut Ning Lia, ketertinggalan pembangunan di Madura sudah berlangsung lama dibanding wilayah lain di Jawa Timur. Karena itu, diperlukan lembaga khusus yang bekerja di bawah koordinasi langsung Presiden agar kebijakan pembangunan bisa lebih fokus dan berkelanjutan.
Baca Juga: Magang Nasional Harus Libatkan Kampus Keagamaan agar Lebih Merata
“Sudah saatnya Madura memiliki badan yang fokus mengelola pembangunan lintas sektor. Masalahnya kompleks dan butuh koordinasi langsung di bawah Presiden,” kata Ning Lia, Senin (6/10).
Senator muda itu menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di empat kabupaten Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep yang masih tertinggal dibanding daerah lain di Jawa Timur.
“Infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, pelabuhan, dan listrik masih belum merata. Karena itu, diperlukan badan khusus untuk menutup kesenjangan tersebut,” tegasnya.
Ning Lia menjelaskan, Madura sebenarnya menyimpan potensi ekonomi besar di sektor garam, perikanan, migas, dan wisata bahari, namun belum tergarap secara maksimal karena keterbatasan infrastruktur dan tumpang tindih regulasi.
“Banyak investor ragu masuk ke Madura karena infrastruktur belum siap. Kalau ada badan khusus, koordinasi investasi bisa lebih cepat dan terarah,” ujarnya.
Ia juga menilai Jembatan Suramadu belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi warga Madura. Menurutnya, Suramadu seharusnya menjadi pusat pertumbuhan baru dengan pengembangan kawasan industri, logistik, dan pariwisata.
Baca Juga: Senator Lia Desak Pajak Iklan Media Lokal Dihapus
Selain itu, Ning Lia menilai ribuan pesantren di Madura memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi baru.
“Pesantren bisa menjadi motor ekonomi rakyat Madura jika diberdayakan melalui pelatihan digital, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan santri,” tambahnya.
Tak hanya itu, potensi energi migas dan energi terbarukan seperti angin dan surya juga perlu dikelola secara terintegrasi agar hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Badan khusus ini bisa mengatur sinergi pengelolaan energi supaya manfaatnya nyata bagi warga Madura,” jelasnya.
Baca Juga: Ning Lia Ceritakan Kisah Santri Selamat dari Reruntuhan Musala Ponpes Al Khoziny
Menurut Ning Lia, pembentukan lembaga di bawah Presiden juga merupakan bentuk keadilan sosial bagi masyarakat Madura yang selama ini merasa kurang mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Tanpa badan khusus, arah pembangunan Madura mudah berubah setiap kali ganti pejabat atau menteri. Keppres dari Presiden Prabowo akan jadi jaminan keberlanjutan program,” tegasnya.
Gagasan Ning Lia ini mendapat dukungan dari sejumlah tokoh dan legislator asal Madura, seperti Willy Aditya dan Syafiuddin (Anggota DPR RI), KH. Mohammad Nasih Aschal (Anggota DPRD Jatim), Ahmad Juhairi (Anggota DPRD Sumenep), serta Surokhim (Wakil Rektor Universitas Trunojoyo Madura).
Mereka sepakat bahwa pembentukan Badan Khusus Pengembangan Madura adalah langkah nyata untuk pemerataan pembangunan dan memperkuat visi keadilan sosial di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Editor : Redaksi
