MAJALENGKA - Pembangunan di Kabupaten Majalengka tidak selalu bermasalah pada kebijakannya. Justru, persoalan kerap muncul ketika pesan pembangunan gagal dipahami masyarakat. Kondisi inilah yang dinilai menjadi pemicu munculnya resistensi publik terhadap sejumlah program pemerintah daerah.
Kegelisahan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi Pembangunan untuk Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kabupaten Majalengka di Gedung Kokardan, Rabu (17/12).
Baca Juga: Bukan Hanya Piagam, Bupati Majalengka Sebut Pramuka Garuda Jadi Modal Cetak Pemimpin Masa Depan
Ketua ICMI Majalengka, Diding Bajuri, menegaskan bahwa komunikasi pembangunan merupakan prasyarat penting agar kebijakan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat.
Baca Juga: Pramuka Garuda Jadi Jalur Prestasi SPMB 2026, 38 Siswa Majalengka Lolos ke Sekolah Maung
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari realisasi anggaran atau rampungnya proyek fisik. Yang tak kalah penting adalah sejauh mana publik memahami tujuan, proses, serta manfaat dari kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Karena itu, ia menilai komunikasi pemerintah harus disusun secara matang sebelum disampaikan ke ruang publik. Narasi pembangunan, kata dia, tidak boleh dilepaskan dari data dan kondisi sosial masyarakat.
Baca Juga: Pemkab Majalengka Salurkan Dana Hibah Rp3,67 Miliar untuk Delapan Partai Politik
“Pesan pembangunan harus berbasis data, disampaikan dengan narasi yang tepat, serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang benar pun bisa disalahpahami,” ujar Diding.
Editor : Redaksi
