MAJALENGKA - Pembangunan di Kabupaten Majalengka tidak selalu bermasalah pada kebijakannya. Justru, persoalan kerap muncul ketika pesan pembangunan gagal dipahami masyarakat. Kondisi inilah yang dinilai menjadi pemicu munculnya resistensi publik terhadap sejumlah program pemerintah daerah.
Kegelisahan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi Pembangunan untuk Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kabupaten Majalengka di Gedung Kokardan, Rabu (17/12).
Baca Juga: Dorong Peran Strategis PKK, Ketua PKK Majalengka Lantik Pengurus Kecamatan
Ketua ICMI Majalengka, Diding Bajuri, menegaskan bahwa komunikasi pembangunan merupakan prasyarat penting agar kebijakan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat.
Baca Juga: Bupati Eman Sebut PKK hingga Posyandu Turut Andil Bentuk SDM Sejak Usia Dini
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari realisasi anggaran atau rampungnya proyek fisik. Yang tak kalah penting adalah sejauh mana publik memahami tujuan, proses, serta manfaat dari kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Karena itu, ia menilai komunikasi pemerintah harus disusun secara matang sebelum disampaikan ke ruang publik. Narasi pembangunan, kata dia, tidak boleh dilepaskan dari data dan kondisi sosial masyarakat.
Baca Juga: Razia Warung Remang-Remang di Ampelgading Petugas Satpol-PP Pemalang Temukan Kondom
“Pesan pembangunan harus berbasis data, disampaikan dengan narasi yang tepat, serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang benar pun bisa disalahpahami,” ujar Diding.
Editor : Redaksi
