SURABAYA – Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis (HIMABIS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas WR Supratman (Unipra), menggelar kegiatan Seminar Nasional yang bertajuk “Amankan Data, Bangun Kepercayaan, Wujudkan Bisnis Digital yang Beretika” di ruang Aula FKIP, pada Rabu (14/1).
Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Direktur PT Gilang Pratama, Muh Syamsul Hadi, sebagai pemateri pertama, serta Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Hartono sebagai pemateri kedua. Seminar ini diikuti puluhan siswa SMA/SMK se-Surabaya.
Baca Juga: Inspektur Puspenerbal Ikuti Seminar Nasional FH UHT
Kepala Program Studi (Kaprodi) Administrasi Bisnis (Adbis), Muthowif, menyampaikan bahwa seminar nasional tersebut berjalan lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta.
“Alhamdulillah, berjalan dengan lancar, peserta yang hadir dari berbagai kalangan, baik dari SMA, mahasiswa baik dari kampus Unipra maupun dari luar kampus Unipra. berusaha semaksimal mempersiapkan mahasiswa lulusan siap bekerja perusahaan private maupun perusahaan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muthowif mengapresiasi kinerja panitia pelaksana serta kualitas narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut.
“Saya sangat mengapresiasi kepada panitia pelaksana yang telah melaksanakan kegiatan seminar ini dengan sukses, apalagi pemateri yang hadir mereka para praktisi dibidang tata kelola perusahaan dan ahli IT,” katanya.
Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan guna memberikan dampak positif bagi peningkatan daya saing mahasiswa Administrasi Bisnis di masa mendatang.
“Harapan kami, mahasiswa adbis mampu bersaing dengan lulusan kampus yang lainnya,” pungkasnya.
Baca Juga: M. Sarmuji: Literasi Digital Jadi Kunci Tangkal Bahaya AI dan Hoaks di Era Digital
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Hartono, dalam pemaparannya menekankan bahwa ancaman terhadap keamanan data tidak semata-mata berasal dari serangan eksternal, melainkan justru banyak dipicu oleh perilaku keseharian masyarakat dalam bermedia sosial.
“Nah, memang teknologi itu ada resiko keamanan data dan resiko-resiko lainnya, tetapi bukan berarti kita harus parameter terhadap teknologi itu juga,” ujarnya.
Oleh karena itu, Hartono menegaskan bahwa penggunaan teknologi harus dibarengi dengan pemahaman terhadap potensi dampak buruk yang ditimbulkan.
“Nah. Makanya, sekali lagi saya menekankan bahwa kita menggunakan teknologi tetapi kita tetap harus aware, harus perhatian terhadap data yang kita gunakan,” tegasnya.
Baca Juga: Di Hadapan Gus & Lora Muda, Ketua Ansor Jatim Sebut Etika Pakaian Dakwah
Saat disinggung mengenai pembentukan payung hukum berupa peraturan daerah (perda), Hartono menyebut bahwa regulasi terkait perlindungan data pribadi sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
“Nah, kalau payung hukum belum cuman kita lebih banyak sekarang itu bukan masalah bahayanya teknologi tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk mendukung peningkatan perekonomian di Jawa Timur,” katanya.
Ia pun berpesan agar masyarakat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap perlindungan data pribadi sebagai aset yang sangat berharga, salah satunya dengan menggunakan kata sandi yang spesifik dan rutin memperbaruinya.
“Jadi kita harap masyarakat juga semakin peduli bahwa data itu aset itu bisa potensi bahaya kalau kita tidak peduli terhadap data kita sendiri,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
