Pemprov Jatim Tidak Naikkan PKB dan BBNKB, DPRD Dorong Optimalisasi BUMD untuk Tingkatkan PAD

Ilustrasi/net
Ilustrasi/net

SURABAYA - Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Muhammad Ashari menyambut positif langkah Pemprov Jatim tidak menaikkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

Untuk itu, Ashari meminta Pemprov Jatim memaksimalkan kinerja BUMD sebagai sokongan PAD selain pajak.

Baca Juga: Kokola Bantu Pemudik, Bagikan 10.000 Biskuit Halal di Program Mudik Gratis Pemprov Jatim

"Karena pajak PKB dan BBNKB tidak naik, maka cara untuk menaikkan PAD kita, Potensi lain harus dimaksimalkan salah satunya BUMD," katanya, Senin (23/12)

Ia meyakini, tidak dinaikkannya PKB dan BBNKB dapat merangsang daya beli masyarakat. Dampaknya perekonomian akan mengalami pertumbuhan secara signifikan

Menurutnya, langkah ini juga dapat menekan tertundanya masyakarat untuk membayar pajak. Sehingga penerimaan pajak lebih optimal. 

Baca Juga: GP Ansor dan Pemprov Jatim Sinergi Berdayakan Masyarakat Pesisir

"PKB dan BBNKB yang tidak naik ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat, dan tentu akan berefek domino pada pertumbuhan ekonomi. Masyarakat juga tidak enggan bayar pajak," lanjutnya.

Sebelumnya, Pemprov Jatim memastikan di tahuh 2025 tidak ada kenaikan PKB dan BBNKB. Kabar tersebut disampaikan Pj Sekretaris Daerah Pemprov Jatim Bobby Soemiarsono dalam Rapat Optimalisasi Pemungutan Pendapatan Asli Daerah, di Sidoarjo 18 Desember 2024.

"Pemberlakuan pengenaan pajak tetap sama seperti tahun sebelumnya, sehingga diterbitkan Keputusan Gubernur nomor 100.3.3.1/722/KPTS/031/2024 tentang Pemberian Keringanan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor," kata Bobby.

Baca Juga: Pemprov Jatim Kembali Gelar Mudik Gratis Tahun 2025, Catat Tanggalnya!

Maka dari itu, Ashari menegaskan, kebijakan Pemprov Jatim itu tidak menjadi beban terhadap perekonomian masyarakat, sehingga akan berpengaruh dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi akar rumput.

"Tuntu kami mengapresiasi pemerintah yang tidak menaikkan PKB dan BBNKB. Dampaknya itu sangat positif karena tidak menambah beban keuangan masyarakat," tutupnya.

Editor : Redaksi