MAJALENGKA - Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Jurnalis Indonesia (DPC PJI) Kabupaten Majalengka menggelar audensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Majalengka, di Aula Gedung PUTR, Kamis (31/1)
Audensi terkait pengerjaan proyek infrastruktur yang dinilai pengerjaannya asal-asalan dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Baca Juga: Jalin Harmonisasi, Kapolres Majalengka Hadiri Coffee Morning Bersama Forkopimda
Hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Majalengka Agus Tamim diwakili Sekretaris PUTR, Ruchyana, Kepala Bidang Sumber Daya Air, Abdul Hanan, serta Kepala Bidang Bina Marga, Mamat Surahmat.
Ruchyana mengungkapkan, kualitas pengerjaan infrastruktur bangunan, jalan, jembatan dan irigasi disebabkan berbagai hal selain lemahnya peran pengawas di lapangan.
Selain itu, juga terdapat berbagai hal termasuk material bangunan, lokasi proyek, dan faktor cuaca yang tidak bisa di prediksi, sehingga berisiko tidak sesuai harapan
"Saat ini kami memang kekurangan tenaga ahli untuk pengawas, karena setiap dinas yang menjalankan pembangunan infrastuktur pengawasnya dari kami pihak PUTR yang menyediakan, lain dari pada itu banyak kendala yang menyebabkan kualitas bangunan yang kurang maksimal seperti terkait material, lokasi proyek dan faktor cuaca, " papar Sekdis PUTR.
Ketua PJI Majalengka, Rudi Hutasoit, menekankan pengawas proyek lebih profesional untuk menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap pembangunan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Jalin Harmonisasi, Kapolres Majalengka Hadiri Coffee Morning Bersama Forkopimda
Pasalnya, pengawas merupakan kunci sukses pengerjaan proyek untuk meminimalisir pemborosan anggaran, dan menimbulkan berbagai kendala di lapangan.
"Kami DPC PJI mendesak agar pihak PUTR segera melakukan evaluasi dan pembenahan dalam pengawasan proyek infrastruktur, karena kalau kurang optimal dalam pengawasan, akibatnya bukan hanya merugikan dari segi kualitas pembangunan." bebernya.
"Tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, peran Dinas PUTR dalam pelaksanaannya mempunyai kewenangan dalam membina, mengawasi, serta menegakkan regulasi terhadap para pengawas lapangan agar lebih profesional, dengan meningkatkan kompetensi keilmuan bagi para pengawas, " harapnya.
Baca Juga: Pertamakali BIJB Kedatangan Kargo Muat 900 Ekor Domba dari Australia
Samboja anggota PJI, berharap rekanan yang mendapatkan proyek harus mempunyai Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), dikarenakan proyek berbasis APBD atau APBN itu saat ini tengah menjadi sorotan publik di berbagai tempat.
"Saya berharap pihak rekanan proyek untuk lebih profesional dalam mengerjakan proyek dengan mengantongi berbagai keterampilan di bidangnya yang bersertifikat resmi." ujarnya
"Sehingga akan memudahkan kolaborasi antara pelaksana dan pngawas yang berkompeten, sehingga berbagai pembangunan infrastuktur sesuai perencanaan dan anggaran biayanya, " jelasnya.
Editor : Redaksi
