SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan mendukung rencana peluncuran layanan kapal cepat rute Banyuwangi–Denpasar yang dijadwalkan Juni 2025 . Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal proyek tersebut hingga terealisasi.
Martin mendorong peningkatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bali, mengingat proyek ini menyangkut kepentingan lintas wilayah dan berdampak langsung pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat di kedua provinsi.
Baca Juga: Petani, Rantai Pasok, dan Harapan pada Koperasi Desa Merah Putih
"Kami mendesak Pemprov Jatim untuk semakin inten melakukan pertemuan resmi dengan Pemprov Bali, difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan. Koordinasi ini krusial agar tidak terjadi konflik regulasi, perbedaan standar teknis, atau bahkan resistensi sosial di daerah tujuan,” ujar Martin, Sabtu (7/6)
Ia menekankan pentingnya kajian menyeluruh sebelum peluncuran, terutama terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurutnya, proyek ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi teknis.
"Kami minta agar sebelum peluncuran, dilakukan kajian mendalam, bagaimana dampaknya terhadap nelayan lokal, pelaku UMKM sekitar pelabuhan, lalu lintas laut, dan kesiapan infrastruktur penunjang," katanya.
Baca Juga: Hikmah Bafaqih: Guru Madrasah Bekerja Sepenuh Hati, tapi Didiskriminasi
"Harus ada rencana darurat bila terjadi gangguan teknis, lonjakan penumpang, atau bencana alam. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena kurangnya antisipasi,” lanjutnya.
Martin juga meminta Pemprov Jatim terus mematangkan pengoperasian rute dari Pelabuhan Marina Boom Banyuwangi ke Pulau Serangan, Denpasar, Bali. Dengan estimasi waktu tempuh hanya 2,5 jam, kapal cepat ini dinilai mampu mendorong konektivitas antarpulau dan memberi dampak positif bagi ekonomi lokal.
"Kami mendukung inisiatif ini selama proyek ini benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya melayani kelas menengah atas atau kepentingan wisata eksklusif. Fraksi PDI Perjuangan akan berdiri paling depan untuk memastikan bahwa kapal cepat ini jadi alat pemerataan manfaat," kata legislator dari Daerah Pemilihan Jatim IV (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) ini.
Baca Juga: APBD Dinilai Tak Maksimal, Fraksi PKB Minta Pemprov Jatim Lakukan Reformasi
Sebagai anggota Komisi D DPRD Jatim, Martin menilai kehadiran kapal cepat non-kendaraan pribadi bisa menjadi solusi dari kemacetan di jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, khususnya saat akhir pekan dan musim liburan.
"Kapal cepat Banyuwangi–Denpasar harus jadi jembatan keadilan sosial, bukan simbol ketimpangan antarwilayah. Ini harus menjadi bukti bahwa negara hadir melalui transportasi publik yang aman, terjangkau, dan tepatwaktu,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
