SURABAYA - Peluncuran kapal cepat rute Banyuwangi–Denpasar yang dijadwalkan pada 16 Juni 2025 resmi ditunda. Informasi itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, saat dikonfirmasi Kamis, (12/6).
“Belum, ditunda,” kata Nyono singkat.
Baca Juga: DPRD Jatim: Judi Online dan Pinjol Ilegal Bencana Sosial
Menurut dia, penundaan terjadi karena masih ada persiapan yang belum rampung di pihak Pemerintah Kota Denpasar. “Masih prepare di Pemkot Denpasarnya, menyiapkan semuanya,” ujarnya.
Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, angkat bicara soal penundaan ini. Ia menyebut berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, Pemerintah Kota Denpasar merasa belum ada koordinasi dari Pemprov Jawa Timur maupun operator terkait pelaksanaan rute tersebut.
“Kami kira tidak mungkin Pemprov Jatim belum melakukan komunikasi. Pasti ada sesuatu yang perlu diluruskan, perlu di-clear-kan. Maka, duduk bersama adalah solusi yang kami dorong,” kata politikus Partai Gerindra ini, Jum'at (13/5)
Baca Juga: Kawal Proyek Kapal Cepat Banyuwangi–Denpasar, DPRD Jatim Diminta Jadi Jembatan Keadilan Sosial
Halim menilai kehadiran moda transportasi laut tersebut merupakan langkah strategis memperkuat konektivitas antarprovinsi, khususnya Jawa Timur dan Bali. “Secara prinsip, kami Komisi D tetap mendukung capaian transportasi, baik darat, laut, maupun udara yang menghubungkan Jatim ke provinsi lain,” ujarnya, Jumat, 13 Juni.
Menurut dia, rute laut ini menawarkan efisiensi waktu signifikan, yakni hanya 2,5 hingga 3 jam dari Pelabuhan Boom Marina Banyuwangi ke Pelabuhan Serangan, Sanur, Denpasar.
"Hal ini tentu lebih cepat dibandingkan rute darat melalui Ketapang–Gilimanuk–Denpasar yang bisa memakan waktu 4–7 jam, tergantung kondisi lalu lintas," ucap Halim.
Baca Juga: Kawal Proyek Kapal Cepat Banyuwangi–Denpasar, DPRD Jatim Diminta Jadi Jembatan Keadilan Sosial
Komisi D berharap ada langkah konkret agar layanan kapal cepat yang sudah lama dinantikan masyarakat bisa segera direalisasikan.
"Adanya kapal cepat ini akan sangat membantu mobilitas masyarakat dan wisatawan. Maka, sinergi antara Pemprov Jatim, Pemkot Denpasar, dan pihak operator mutlak diperlukan agar peluncurannya tidak kembali tertunda,” tutupnya.
Editor : Redaksi
