SURABAYA – Sebuah Insiden kerusakan di Taman Apsari, usai pesta rakyat dalam memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), yang digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), menuai sorotan tajam dari anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono.
Menurutnya, Pemprov Jatim seharusnya lebih cermat dalam menentukan lokasi kegiatan agar tidak menimbulkan kerusakan pada ruang publik.
Baca Juga: Komisi D DPRD Surabaya Desak Dispendik Jaga Kualitas Layanan di Tengah Pemangkasan Anggaran
Ia pun menyarankan, acara serupa sebaiknya digelar di area yang lebih luas, seperti Kodam atau, lokasi representatif lainnya, bahkan memanfaatkan aset pemerintah yang masih kosong.
Selain itu, Baktiono juga menyinggung terkait Event Organizer (EO) yang tidak layak dijadikan kambing hitam atas kerusakan taman. Pasalnya, EO hanya bertugas melaksanakan instruksi sesuai kontrak kerja, mulai dari menyiapkan tempat, waktu, hingga teknis pelaksanaan acara.
Baca Juga: Komisi A DPRD Surabaya Soroti Proyek Dakel Mangkrak dan Dorong Pembangunan Kantor Kelurahan
“Sampai terjadi kerusakan seperti ini jangan memojokkan EO. Mereka hanya menjalankan perintah sesuai kesepakatan, bukan menentukan lokasi atau kebijakan acara,” jelasnya, legislator asal PDI-P, pada Rabu (20/18).
Ia menekankan, tanggung jawab penuh berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan pemulihan dan pembangunan kembali taman dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Kota Surabaya.
Baca Juga: Komisi B DPRD Surabaya: Lisplang Merah SPBU Bukan Objek Pajak Reklame
“Kalau sampai taman rusak, berarti perencanaan dan pelaksanaannya tidak matang. Pemprov Jatim seharusnya bisa menghadirkan kegiatan dengan program yang mantap, pelaksanaan yang mantap, sehingga hasilnya juga baik tanpa merusak fasilitas publik,” tegasnya.
Sebagai informasi, Pesta rakyat tersebut berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (18/8) malam, dan dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Editor : Redaksi
