SURABAYA – Sebuah Insiden kerusakan di Taman Apsari, usai pesta rakyat dalam memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), yang digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), menuai sorotan tajam dari anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono.
Menurutnya, Pemprov Jatim seharusnya lebih cermat dalam menentukan lokasi kegiatan agar tidak menimbulkan kerusakan pada ruang publik.
Baca Juga: DPRD Surabaya Soroti Pengawasan Birokrasi, Minta Temuan Wali Kota Jadi Bahan Evaluasi
Ia pun menyarankan, acara serupa sebaiknya digelar di area yang lebih luas, seperti Kodam atau, lokasi representatif lainnya, bahkan memanfaatkan aset pemerintah yang masih kosong.
Selain itu, Baktiono juga menyinggung terkait Event Organizer (EO) yang tidak layak dijadikan kambing hitam atas kerusakan taman. Pasalnya, EO hanya bertugas melaksanakan instruksi sesuai kontrak kerja, mulai dari menyiapkan tempat, waktu, hingga teknis pelaksanaan acara.
Baca Juga: Gerindra Soroti Realisasi Pendapatan APBD Surabaya 2025 yang Belum Capai Target
“Sampai terjadi kerusakan seperti ini jangan memojokkan EO. Mereka hanya menjalankan perintah sesuai kesepakatan, bukan menentukan lokasi atau kebijakan acara,” jelasnya, legislator asal PDI-P, pada Rabu (20/18).
Ia menekankan, tanggung jawab penuh berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan pemulihan dan pembangunan kembali taman dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Kota Surabaya.
Baca Juga: Raperda Pengelolaan Air Limbah Tuntas Dibahas, PAM Surya Sembada Disiapkan Jadi Pengelola
“Kalau sampai taman rusak, berarti perencanaan dan pelaksanaannya tidak matang. Pemprov Jatim seharusnya bisa menghadirkan kegiatan dengan program yang mantap, pelaksanaan yang mantap, sehingga hasilnya juga baik tanpa merusak fasilitas publik,” tegasnya.
Sebagai informasi, Pesta rakyat tersebut berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (18/8) malam, dan dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Editor : Redaksi
