SURABAYA - Anggota DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, menyampaikan interupsi di penghujung rapat paripurna yang membahas tanggapan Wali Kota Surabaya terhadap pandangan umum fraksi atas R-APBD 2026, Rabu (15/10).
Dalam interupsinya, Imam menyoroti rencana pinjaman daerah yang dinilai perlu dibuka secara transparan kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan.
Baca Juga: Pemkab Majalengka Ajukan RAPBD 2026 Senilai Rp3,055 Triliun
“Kami ingin, dalam pandangan fraksi kami, soal utang harus transparan dan akuntabel. Jangan ada yang ditutupi. Kami minta akad pinjaman, baik di Bank Jatim maupun di pusat, diumumkan secara terbuka melalui media massa,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, agar Pemkot Surabaya lebih bijak dalam penggunaan anggaran, terutama di tengah berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
“Untuk APBD 2026, transfer dari pusat berkurang sampai harus pinjam. Kami mohon kegiatan seremonial yang tidak mendesak bisa dikurangi,” ujarnya.
Imam menilai, keterbukaan informasi mengenai pinjaman penting agar masyarakat mengetahui detail kesepakatan yang dibuat pemerintah.
“Publik berhak tahu akadnya seperti apa, besarannya berapa, bunganya, serta mekanisme dan tahapan pembayarannya,” imbuhnya.
Baca Juga: Fraksi PDIP Dukung Perubahan APBD 2025 dengan Catatan Defisit Produktif
Selain itu, Imam juga menyoroti rendahnya realisasi Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses anggota dewan, yang menurutnya menghambat penyaluran aspirasi masyarakat.
“Kami sering dianggap tidak menyampaikan aspirasi masyarakat. Padahal aspirasi itu kami jaring saat reses. Tapi realisasi pokir rendah, bahkan ada yang tidak terealisasi. Bagaimana kami bisa mempertanggungjawabkan hal itu kepada masyarakat?” keluhnya.
Politikus asal Partai Nasdem ini berharap, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya lebih terbuka dan mau bersinergi dengan DPRD dalam menjalankan program hasil reses.
Baca Juga: Fraksi PDIP: Perubahan APBD 2025 Harus Jadi Instrumen Kesejahteraan Rakyat
“Kami juga minta izin, Cak Ji selama ini kan sering bersama masyarakat. Kalau ada pokir yang belum terealisasi karena alasan tidak jelas, kami titipkan agar bisa dibantu. Syukur Cak Ji bisa ikut membantu, baik sebagai wakil wali kota maupun lewat kanal YouTube-nya yang banyak pengikut,” ujarnya dengan nada berseloroh.
Imam menegaskan, DPRD tidak meminta mengelola anggaran secara langsung, melainkan hanya ingin agar usulan masyarakat dapat dieksekusi oleh dinas terkait.
“Kami ini tidak ingin pegang uangnya. Kami hanya berharap usulan masyarakat bisa diwujudkan melalui program-program dinas. Mudah-mudahan ini jadi solusi bersama,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
