SURABAYA - Para mitra jagal mengadu ke Komisi B DPRD Surabaya terkait Sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Tambak Osowilangun (TOW) yang dinilai tidak sesuai standart.
Dalam hal ini, Komisi B menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan para mitra jagal, Kepala Bagian Perekonomian, serta Kepala bagian Pembangunan dari DPRKPP pada Senin (6/7).
Baca Juga: Fasilitas RPH Tambak Osowilangun disorot PPSDS Jatim, Dirut RPH Akui Genangan Darah
Koordinator para mitra jagal, Abdullah, menilai kondisi fasilitas di RPH TOW masih belum memenuhi standar sehingga dapat berpengaruh terhadap kualitas daging.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah fasilitas yang tidak memadai, seperti genangan air bercampur darah di area pemotongan, katrol yang tidak berfungsi, hingga akses jalan yang dinilai kurang layak. Karena itu, pihaknya meminta agar aktivitas pemotongan dikembalikan ke RPH Pegirian.
"Tuntutan kami untuk bisa dipindah ke tempat RPH yang lama, karena di sana (RPH TOW) sudah tidak sesuai dengan standar," ujarnya.
Tak hanya itu, Abdullah menegaskan apabila tuntutan tersebut tidak direalisasikan, maka para mitra jagal akan melakukan aksi mogok kerja hingga menggelar demonstrasi jilid II.
"Itu sebagai bentuk ancaman kepada Pemerintah Kota Surabaya. Karena kita menganggap bahwa Pemerintah Kota Surabaya itu tutup mata dan abai," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT RPH Surabaya, Fajar Arifianto Isnugroho, mengaku memahami keresahan para jagal. Menurutnya, dari berbagai persoalan yang disampaikan, permasalahan utama yang harus segera diselesaikan adalah elevasi lantai di area pemotongan.
"Makanya kemudian tadi Komisi B sudah memberikan instruksi untuk menyelesaikan persoalan elevasi lantai yang harus dibuatkan kemiringan sehingga darah dan genangan itu bisa masuk ke parit," paparnya.
Baca Juga: Viral Video RPH TOW, PPSDS Jatim Ungkap Sejumlah Fasilitas Belum Optimal
Saat ditanya mengenai usulan para mitra jagal agar aktivitas pemotongan dikembalikan ke RPH Pegirian, Fajar menegaskan hal tersebut tidak memungkinkan karena operasional di lokasi tersebut telah dihentikan.
"Tadi ada usulan kembali ke Pegirian, itu tidak mungkin, karena Pegirian sudah kami off-kan, maka mau tidak mau ya tetap di TOW kita atur. Sambil digarap, sambil ada pemotongan gitu," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bagian Pembangunan DPRKPP, Hari Indrayana, mengatakan pengerjaan perbaikan lantai mulai dilakukan pada hari ini dan ditargetkan selesai dalam waktu tiga minggu.
"Mulai hari ini kita kerjakan, kami diberi waktu sampai 3 minggu untuk memperbaiki lantai, sehingga harapannya tidak ada lagi genangan air di tempat pemotongan," tuturnya.
Selain itu, Ia menjelaskan untuk proses pengerjaan dilakukan secara parsial sehingga tidak mengganggu aktivitas pemotongan hewan.
Baca Juga: Relokasi RPH Pegirian ke TOW Ditolak, PPSDS Jatim Ungkap Masalah Teknis
Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, menyoroti kualitas pembangunan RPH Tambak Osowilangun. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek.
"Maka harus kita lihat dari nilai kontraknya, surat perjanjian kerjanya. Jadi kan ada pegawai pengawas, ada kontraktor, perencanaan nanti seperti apa? Ya kalau tadi sudah benar saya yakin tidak akan terjadi hal tersebut," tegasnya.
Legislator asal PDI-P itu menilai pembangunan fasilitas publik seharusnya menghasilkan kualitas yang lebih baik dibanding bangunan lama, bukan justru menurun.
"Seharusnya kita membangun lebih baik dari bangunan zaman penjajah (RPH Pegirian), supaya kita tidak malu kita merdeka berjuang minta merdeka tapi kualitas bangunannya termasuk RPH ini di bawah standart dari bangunan zaman Belanda," pungkasnya.
Editor : Redaksi
