Parkir Liar di KBS, DPRD Surabaya: Merugikan Masyarakat, Desak Dishub dan Satpol PP Tindak Tegas

Cahyo Siswo Utomo
Cahyo Siswo Utomo

SURABAYA - Maraknya praktik parkir liar di Kebun Binatang Surabaya (KBS) telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Hal ini turut dirasakan oleh Shinta, seorang warga Sidoarjo yang berkunjung ke KBS bersama teman-temannya untuk mengisi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Padahal di sana ada juga petugas dari Dishub yang turut membantu mengatur parkir. Ketika saya tanya teman-teman mereka hanya membayar Rp 3 ribu dengan karcis resmi, tapi kok saya malah diminta Rp 10 ribu," ujar Shinta, Jumat (3/1/).

Baca Juga: Operasi Pekat Lodaya 2024, Polsek Rajagaluh Fokus Pembinaan Juru Parkir Liar

Menyikapi hal itu, Cahyo Siswo Utomo anggota DPRD Kota Surabaya, menyatakan praktik tarif parkir liar yang jauh melebihi ketentuan tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng citra Kota Surabaya sebagai kota yang tertib dan ramah pengunjung.

Oleh karena itu, Cahyo mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk meningkatkan pengawasan serta melakukan penertiban secara tegas di lokasi-lokasi yang rawan praktik parkir liar.

"Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai tarif parkir resmi, sehingga mereka tidak menjadi korban praktik pungutan liar," kata Cahyo.

Baca Juga: Tertibkan Parkir Liar di Grand City, Dishub Surabaya Gembok 100 Kendaraan Roda Dua

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga guna memastikan kenyamanan dan keamanan masyarakat serta wisatawan. Maka perlu adanya penertiban agar Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) lebih dioptimalkan. 

"Dengan adanya TIJ, pelanggaran parkir liar di sekitar KBS menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara Pemkot, Dishub, dan aparat keamanan," imbuhnya.

Baca Juga: Komisi A Minta Dishub Lakukan Pembinaan Petugas dan Pembaharuan Parkir 

Untuk itu, ketua Fraksi PKS ini mendesak agar Pemkot Surabaya segera memperbaiki sistem ini, termasuk dengan memperluas implementasi sistem parkir elektronik (e-parking) di kawasan strategis seperti KBS.

"Kami di DPRD Surabaya mendukung penuh pengoptimalan TIJ sebagai bagian dari solusi sistemik untuk mengatasi masalah parkir liar, namun apabila TIJ terdapat keterbatasan dalam menampung volume parkir kendaraan kami akan mendorong Pemkot untuk segera menyusun rencana strategis guna mengatasi keterbatasan TIJ," pungkasnya.

Editor : Redaksi