SURABAYA - Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan akan mengevaluasi Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya perihal ditemukannya parkir liar di Kebun Binatang Surabaya (KBS), baru-baru ini.
Eri menyapaikan, Dishub sebenarnya telah memasang CCTV di beberapa titik untuk menghitung jumlah kendaraan yang di parkir. Harusnya, melalui CCTV itu Dishub bisa mengendalikan parkir liar.
Baca Juga: Parkir Liar di KBS, DPRD Surabaya: Merugikan Masyarakat, Desak Dishub dan Satpol PP Tindak Tegas
"Dishub menyampaikan, ada pemasangan kamera CCTV di beberapa titik yang bisa langsung menghitung jumlah kendaraan. Termasuk keberadaan tunnel di Joyoboyo yang seharusnya bisa meminimalisir parkir liar di sekitar KBS. Tapi beberapa laporan menyatakan di sekitar KBS tetap ada parkir liar." kata Eri kepada wartawan, Rabu (8/1).
Sebelumnya Shinta, warga Sidoarjo yang berkunjung ke KBS bersama teman-temannya untuk mengisi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dikenakan tarif parkir Rp 10.000.
Baca Juga: Operasi Pekat Lodaya 2024, Polsek Rajagaluh Fokus Pembinaan Juru Parkir Liar
Shinta, mengaku teman-temannya dikenakan membayar tarif parkir Rp 3 ribu sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan dia sendiri harus membayar Rp 10 ribu.
"Padahal di sana ada juga petugas dari Dishub yang turut membantu mengatur parkir. Ketika saya tanya teman-teman mereka hanya membayar Rp 3 ribu dengan karcis resmi, tapi kok saya malah diminta Rp 10 ribu," ujar Shinta, Jumat (3/1/).
Baca Juga: Tertibkan Parkir Liar di Grand City, Dishub Surabaya Gembok 100 Kendaraan Roda Dua
Eri menambahkan, selain menyoal parkir liar Komisi C juga akan mengevaluasi target pendapatan yang belum dicapai oleh Dishub.
"Nanti minggu depan Komisi C akan memanggil dishub untuk evaluasi terkait kinerja dinas, termasuk di dalamnya soal parkir, jadi soal parkir liar, kemudian target PAD yang belum tercapai, dan kemudian langkah-langkah evaluasi ke depan seperti apa yang sedang dijalankan," tutur Eri
Editor : Redaksi
