SURABAYA – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menunjukkan keseriusannya meraih predikat bergengsi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025.
Oleh karena itu, Kejati Jatim menggelar agenda penting melibatkan 23 Kejaksaan Negeri (Kejari) juga para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), Koordinator, serta tim WBK/WBBM Kejati Jatim melalui virtual zoom
Baca Juga: Apresiasi dan Evaluasi Implementasi ZI: Kejati Jatim Ikuti Halo RB 2025 Bersama Karocana
Wakajati Jatim, Setiawan Budi Cahyono, mengatakan, pentingnya persiapan yang matang bagi seluruh Kejari. Sebab, penilaian lapangan bukan hanya verifikasi dokumen, melainkan pembuktian nyata dari komitmen dan implementasi berbagai program yang telah dijalankan.
Ia menjelaskan, fokus utama dalam persiapan ini meliputi implementasi program layanan unggulan yang inovatif dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, penataan manajemen internal yang transparan dan akuntabel, penegakan pengawasan yang efektif untuk mencegah praktik korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
“Penilaian lapangan akan menjadi pembuktian nyata dari komitmen dan upaya kita selama ini dalam mewujudkan kinerja yang bersih dan melayani. Saya berharap seluruh Kejari dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk melakukan pembenahan dan memastikan seluruh inovasi layanan unggulan berjalan optimal,” tutur Wakajati Jatim, Sabtu (12/4)
Baca Juga: Kejati Jatim Hadiri Kunker Virtual Jaksa Agung, Ini Pesan ST Burhanuddin
Ia menegaskan, Kejati Jatim optimisme dengan persiapan yang komprehensif dan sinergi yang kuat antar satuan kerja, target untuk meraih predikat WBK/WBBM oleh lebih banyak satuan kerja di wilayah Jawa Timur pada tahun 2025 dapat tercapai.
"Pertemuan virtual ini menjadi tonggak penting dalam rangkaian panjang persiapan menuju penilaian lapangan WBK/WBBM." ujarnya.
Baca Juga: Lolos Penilaian Desk Evaluasi Verifikasi Lapangan WBBM Digelar di Kejati Jatim
Ia menambahkan, inisiatif Kejati Jatim ini merupakan komitmen mewujudkan reformasi birokrasi, membangun zona integritas, dan meningkatkan kepercayaan publik melalui pelayanan yang prima serta bebas dari praktik korupsi di wilayah Jawa Timur.
"Langkah ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih." tandasnya.
Editor : Redaksi
