SURABAYA – Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril, menegaskan peran strategis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor sebagai representasi perjuangan rakyat kecil dan benteng bagi para ulama dari berbagai bentuk kriminalisasi.
Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) LBH Ansor Jawa Timur yang digelar di Gedung Balai Diklat Keagamaan, Ketintang Madya Surabaya, Kamis (29/5).
Baca Juga: Ansor Jatim Bangun Ekonomi Kader Lewat Perkebunan Kakao
"LBH adalah wajah lain dari perjuangan rakyat. Ia harus menjadi garda terdepan dalam mendampingi yang lemah, sekaligus benteng marwah ulama dari segala bentuk kriminalisasi,” tegas Musaffa di hadapan jajaran pengurus LBH Ansor se-Jawa Timur.
Menurutnya, LBH Ansor bukan sekadar lembaga pendamping hukum, melainkan juga motor edukasi hukum rakyat, khususnya kelompok buruh terpinggirkan, petani yang tergusur, hingga masyarakat marjinal yang kerap tak bersuara di ruang kekuasaan.
“LBH Ansor harus melampaui pendekatan kasus per kasus. Ia perlu tampil sebagai kekuatan edukatif, advokatif, dan strategis dalam membangun kesadaran hukum rakyat. Hukum tidak boleh hanya menjadi bahasa para elit, tetapi harus menjadi bahasa keseharian rakyat,” ujar Musaffa.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran LBH Ansor dalam menjaga martabat para ulama yang menurutnya rentan menjadi sasaran kriminalisasi lewat berbagai instrumen hukum.
Baca Juga: Musaffa Safril: Ketahanan Pangan, Jalan Strategis Menuju Kemandirian Bangsa
“Serangan terhadap ulama bisa datang dalam banyak bentuk, termasuk lewat jalur hukum. LBH Ansor harus berdiri di garis depan, memastikan para ulama terlindungi dan tidak dikriminalisasi,” tandasnya.
Ketua LBH Ansor Jawa Timur, Mohammad Sahid, menegaskan bahwa Rakorwil ini merupakan forum konsolidasi dan afirmasi terhadap arah program kerja LBH yang fokus pada kerja nyata di tingkat akar rumput.
“Kami ingin menjadikan LBH Ansor sebagai rumah perjuangan hukum bagi rakyat dan penjaga nilai-nilai keulamaan. Sebuah rumah yang bukan hanya memberikan solusi hukum, tetapi juga menyemai keberanian dan harapan,” ujarnya.
Baca Juga: Hari Kebangkitan Bangsa: Refleksi Pemuda Jaga Semangat Persatuan
Sebagai bagian dari rangkaian Rakorwil, digelar pula diskusi publik bertajuk “Urgensi Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur”. Diskusi ini menghadirkan pakar ketenagakerjaan seperti Jamil (akademisi), Jairi Irawan (anggota DPRD Jatim), dan Mansur, (praktisi hukum ketenagakerjaan).
Diskusi menyoroti perlunya revisi regulasi ketenagakerjaan daerah agar lebih berpihak pada buruh dan pekerja di tengah dinamika dunia kerja yang terus berkembang.
“Dengan semangat kolaboratif dan keberpihakan kepada yang lemah, LBH Ansor Jawa Timur bertekad menjadi pelindung hukum yang setia pada nilai keadilan, keulamaan, dan kemanusiaan,” tutup Sahid.
Editor : Redaksi
