BONDOWOSO — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan serta Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Jawa Timur menggelar verifikasi lapangan (verlap) tahap ketiga untuk ajang Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) Award 2025. Kegiatan berlangsung di Pendopo Raden Bagus Asra dan menjadi bagian dari evaluasi program pencegahan perkawinan anak yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menyampaikan, pemerintah daerah telah menyiapkan kerangka hukum yang kuat dalam mendukung program ini. Sejumlah regulasi telah diterbitkan, mulai dari Perda Nomor 3 Tahun 2013 dan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak, hingga Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
Baca Juga: Pemkab Bondowoso Bahas Efisiensi Anggaran dalam Rapat Persiapan P-APBD 2025
“Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi penerapan prinsip zero tolerance terhadap praktik perkawinan anak, dan menjadi payung hukum bagi seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat untuk turut aktif terlibat dalam pencegahannya,” kata Hamid, Jum'at (20/6.
Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan di Bondowoso turut melibatkan penguatan sumber daya manusia melalui peran tokoh masyarakat, tenaga profesional, psikolog, konselor, hingga Forum Anak. Pemkab juga menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis laporan triwulan, yang melibatkan tim internal maupun eksternal.
Baca Juga: Bondowoso Kebagian 9.500 Hektare, Bupati Ajak Masyarakat Aktif Kelola Hutan
“Kami percaya bahwa inovasi, komitmen, dan kolaborasi yang terus menyala akan membawa Bondowoso menuju generasi emas yang berkualitas,” ujarnya.
Kepala Dinas P3AKB Provinsi Jawa Timur, Wahyu Liswati, menekankan bahwa pelaksanaan inovasi PPA tidak semata mengejar penghargaan. Program ini, kata dia, harus menjadi momentum penguatan kolaborasi antardaerah dalam menekan angka perkawinan anak dan mendukung pencegahan stunting sejak kehamilan.
Baca Juga: 40 CPNS Formasi 2024 Resmi Diterima Kemenag Bondowoso
“Harapannya nanti kepada kabupaten atau kota semangat berkolaborasi dengan kabupaten lain, serta tahun ini kami akan mengevaluasi terkait kondisi ibu hamil yang melahirkan tidak stunting, karena itu termasuk intervensi kami tahun lalu dalam 100 ibu hamil yang berpotensi stunting,” ujar Wahyu.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati As'ad Yahya Safi’i, Pj Sekda Anisatul Hamidah, Ketua Tim Penggerak PKK Khodijatul Qodriyah Hamid, Kepala Kantor Kemenag, serta sejumlah kepala dinas terkait dan tim verifikasi lapangan dari Pemprov Jatim.
Editor : Redaksi
